Sebut 1,4 Juta DPT di Jaktim Tak Terima Undangan Nyoblos Pilkada, Kubu RK-Suswono: Banyak Pemilih RIDO

Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Kamis, 05 Desember 2024 | 21:38 WIB
Sebut 1,4 Juta DPT di Jaktim Tak Terima Undangan Nyoblos Pilkada, Kubu RK-Suswono: Banyak Pemilih RIDO
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil (tengah) dan Suswono (tengah kanan) menyampaikan orasi politiknya dalam kampanye akbar terakhir di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz]

Suara.com - Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkap banyaknya golongan putih alias golput di Kota Jakarta Timur saat hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 27 November 2024 lalu. Bahkan, jumlahnya mencapai setengah dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar mengatakan, dari 2,8 juta DPT di Jaktim, sebanyak 1,4 juta di antaranya tak mencoblos. Hal ini disebutnya terjadi lantaran mereka tak mendapatkan surat undangan menggunakan hak pilih alias formulir C6.

"Nah kalau tingkat partisipasi, kami hitung ya, di Jakarta Timur, itu DPT-nya hampir 2,8 juta. Setelah kami cek, ada 1,4 juta warga yang tidak mendapatkan C6 pemberitahuan," ujar Muslim di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (5/11/2024).

Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar. [Suara.com/Fakhri]
Tim Bidang Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar Butar. [Suara.com/Fakhri]

Ia pun meyakini dari 1,4 juta DPT yang tak memilih, ada banyak dari mereka merupakan pemilih Paslon nomor urut satu. Hal ini pun jadi berdampak pada perolehan suara RIDO di Pilkada DKI Jakarta. 

"Nah ini kan luar biasa. Luar biasa ini. Di 1,4 juta itu, tentu pemilih RIDO itu ada di situ. Nah kalau mereka tidak mendapatkan C6 pemberitahuan, bagaimana mereka bisa memilih?" ucapnya.

Kemudian, ia juga menyayangkan minimnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialiasi mengenai KTP sebagai pengganti formulir C6. Ia menyebut banyak pemilih yang tak mengetahuinya.

"Kalau pertanyaannya dibalik misalnya, kan bisa menggunakan KTP? Nah sekarang pertanyaannya kami balik lagi. Apakah KPUD sudah melakukan sosialisasi secara baik di lapangan?" tuturnya.

"Terhadap, andai kata, misalnya tidak mendapatkan pemberitahuan tapi menggunakan KTP," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Aibnya sampai Dibahas Pejabat Malaysia, PM Anwar Ibrahim Pertanyakan Akhlak Gus Miftah

Aibnya sampai Dibahas Pejabat Malaysia, PM Anwar Ibrahim Pertanyakan Akhlak Gus Miftah

News | Kamis, 05 Desember 2024 | 21:09 WIB

Kubu RK-Suswono Ngaku Suruh Saksi di TPS Tolak Teken Rekapitulasi Suara di Kecamatan, Ini Alasannya!

Kubu RK-Suswono Ngaku Suruh Saksi di TPS Tolak Teken Rekapitulasi Suara di Kecamatan, Ini Alasannya!

Kotak Suara | Selasa, 03 Desember 2024 | 07:15 WIB

Ancam Laporkan KPU ke DKPP, Kubu RK-Suswono Ngotot Pemungutan Suara Ulang di Jakarta, Kenapa?

Ancam Laporkan KPU ke DKPP, Kubu RK-Suswono Ngotot Pemungutan Suara Ulang di Jakarta, Kenapa?

Kotak Suara | Senin, 02 Desember 2024 | 21:20 WIB

Timses RIDO Desak Jazilul PKB Disanksi Gegara Sebut RK-Suswono Tak Laku: Kader Tak Tertib Harus Dihukum!

Timses RIDO Desak Jazilul PKB Disanksi Gegara Sebut RK-Suswono Tak Laku: Kader Tak Tertib Harus Dihukum!

Kotak Suara | Senin, 02 Desember 2024 | 18:58 WIB

Terkini

KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar

KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar

News | Sabtu, 25 April 2026 | 09:32 WIB

Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah

Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah

News | Sabtu, 25 April 2026 | 09:16 WIB

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:29 WIB

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:16 WIB

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai

News | Sabtu, 25 April 2026 | 07:06 WIB

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:57 WIB

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina

News | Sabtu, 25 April 2026 | 06:34 WIB

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan

News | Sabtu, 25 April 2026 | 00:02 WIB

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:59 WIB

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil

News | Jum'at, 24 April 2026 | 23:55 WIB