Juru Bayar Lukas Enembe Resmi jadi Tersangka KPK, Ini Kasusnya!

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan juru bayar dari mantan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah serta wakil kepala daerah di Pemerintah Provinsi Papua.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, untuk Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang saat ini masih aktif, juru bayarnya saudara almarhum Lukas Enembe," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip pada Senin (9/12/2024).

Meski begitu, Tessa belum mengungkapkan identitas juru bayar tersebut. Sebab, Tessa menyebut identitas tersangka baru tersebut akan diumumkan dalam konferensi pers penahanan nanti.

Lebih lanjut, Tessa menjelaskan bahwa saat ini penyidik masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan bukti sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.

"Belum ditahan karena KPK membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan memperkuat alat bukti, termasuk keterangan saksi maupun memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut," ujar Tessa.

Dia juga menjelaskan kasus dana operasional Pemprov Papua ini merupakan bagian dari upaya merampas aset terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Lukas Enembe.

Kasus Disetop karena Meninggal

Kasus TPPU itu dihentikan karena Lukas meninggal dunia akibat gagal ginjal pada Selasa (26/12/2023) lalu.

"Walaupun Saudara Lukas Enembe telah meninggal, masih ada Sprindik yang dapat digunakan untuk memproses, terutama barang-barang atau uang yang telah disita dalam surat perintah penyidikan atas nama Lukas Enembe. Jadi, kita tunggu saja perkembangannya," tutur Tessa.

Sebelumnya, KPK menyita barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik terkait kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah serta wakil kepala daerah di Pemerintah Provinsi Papua.

Dia menyebut barang bukti tersebut ditemukan oleh tim penyidik saat menggeledah Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua pada Senin (4/11/2024).

"Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses penyitaan berupa dokumen dan barang bukti elektronik," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Barang bukti tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik dengan meminta keterangan sejumlah saksi.

Menurut Tessa, kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional ini termasuk dalam kategori korupsi yang menyebabkan kerugian negara. 

"Kerugian negara belum ada informasi," ungkap Tessa.