Absen saat Dipanggil KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Minta Penjadwalan Ulang

Suara.com - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita tidak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyebutkan Mbak Ita bersama tiga pihak lainnya dipanggil terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Namun mereka kompak tak hadir dalam pemeriksaan ini.

"Untuk saudari HGR dan tiga terperiksa lainnya tidak hadir," kata Tessa di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

Menurut Tessa, mereka meminta untuk penjadwalan ulang pemanggilan. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan itu akan kembali dijadwalkan.

"Belum terinfo," ujar Tessa.

Lebih lanjut, Tessa juga mengaku belum mendapatkan informasi terkait alasan absennya Mbak Ita dalam pemeriksaan hari ini.

Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang yang menjeratnya sebagai tersangka.

"Hari ini Selasa (10/12), KPK menjadwalkan pemeriksaan terkait dugaan TPK di lingkungan pemerintah Kota Semarang," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Tak hanya Mbak Ita, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap suami Mbak Ita, Alwin Basri yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian, turut dipanggil KPK, Martono sebagai Direktur PT CHIMARDER777 dan PT RAMA SUKSES MANDIRI sekaligus Ketua Gapensi Semarang, serta P Rachmat Utama Djangkar dari pihak wiraswasta / Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa.

Sebelumnya, Mbak Ita mengajukan gugatan praperadilan terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang oleh KPK.

Gugatan tersebut dia ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, gugatan tersebut teregister dengan nomor 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 4 Desember 2024.

“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian keterangan yang tertulis di SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat Jumat (6/12/2024).

Menanggapi itu, Tessa mempersilakan Mbak Ita untuk mengajukan praperadilan. Dia menyebut Tim Biro Hukum KPK akan menghadapi gugatan tersebut.

“KPK melalui Biro Hukum akan menghadapi dan mengawal proses persidangannya,” ujar Tessa.