Krisis Politik Korea Selatan Memanas, Oposisi Dorong Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol

Suara.com - Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung, pada Jumat (13/12) menyatakan bahwa cara tercepat untuk memulihkan stabilitas negara adalah dengan memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Pernyataan ini muncul sehari sebelum pemungutan suara parlemen terkait tindakan kontroversial Yoon yang sempat memberlakukan darurat militer secara singkat.

Kebijakan darurat militer yang diterapkan pada 3 Desember lalu hanya bertahan kurang dari enam jam sebelum akhirnya dicabut. Namun, langkah itu sudah cukup untuk memicu krisis konstitusional besar dan seruan publik yang meluas agar Yoon mundur dari jabatannya karena dinilai melanggar hukum.

Dalam pidatonya, Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat, menyebut pernyataan terbaru Yoon sebagai “deklarasi perang terhadap rakyat.” Menurut Lee, langkah pemakzulan adalah solusi paling cepat dan efektif untuk mengakhiri kekacauan politik yang tengah melanda negara.

“Impeachment akan menjadi cara tercepat untuk mengakhiri kebingungan ini dan memulihkan ketertiban nasional,” ujar Lee tegas.

Presiden Yoon menolak mundur dan menegaskan akan berjuang sampai akhir. Ia menuding partai oposisi sebagai biang keladi yang membuat pemerintahan lumpuh.

Yoon juga mengklaim adanya peretasan dari Korea Utara terhadap komisi pemilu, yang menurutnya telah merusak integritas pemilihan parlemen pada April lalu. Pemilu itu berakhir dengan kekalahan telak bagi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Yoon.

Upaya pertama untuk memakzulkan Yoon pada Sabtu lalu gagal setelah sebagian besar anggota partai berkuasa, PPP, memboikot pemungutan suara. Namun, situasi kini mulai berubah. Beberapa anggota PPP secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap rencana pemakzulan.

Parlemen Korea Selatan, yang dikuasai oleh partai-partai oposisi, telah mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan baru dan dijadwalkan untuk menggelar pemungutan suara pada Sabtu (22/6). Untuk meloloskan pemakzulan, oposisi membutuhkan dukungan dari setidaknya delapan anggota PPP agar mencapai mayoritas dua per tiga yang disyaratkan.

Langkah Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer telah memicu protes keras dari berbagai lapisan masyarakat. Kritik meluas karena kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya berlebihan dan tidak demokratis dalam menangani situasi politik yang tengah panas.