Infografis
Suara.com - Penerapan status darurat militer di Korea Selatan hingga saat ini masih menjadi sorotan dunia, salah satunya negara tetangga yakni Korea Utara (Korut).
Melansir dari pemberitaan media pemerintah Korut, bahwa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah gagal dalam memberlakukan darurat militer pada awal Desember 2024 lalu.
Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) menyalahkan Presiden Yoon atas kekacauan yang terjadi di seluruh negeri Korsel.
"Insiden mengejutkan dari rezim boneka Yoon Suk Yeol... yang tiba-tiba mengumumkan dekret darurat militer, dan tanpa ragu-ragu menggunakan tirani untuk menekan rakyat telah mendatangkan malapetaka di seluruh Korea Selatan," kata KCNA.
Baca Juga: Media Korut Soroti Kekacauan Politik Korsel, Sebut Yoon di Ambang Kehancuran
Laporan seperti itu juga dimuat oleh surat kabar harian Korut, Rodong Sinmun.
Laporan juga memuat foto demonstrasi yang digelar di depan gedung parlemen Korsel di Seoul.
"Beberapa helikopter dan pasukan darurat militer bersenjata lengkap, termasuk organisasi gangster Komando Perang Khusus Angkatan Darat, dikerahkan untuk mengisolasi Majelis Nasional," menurut laporan itu.
Laporan tersebut memaparkan secara terperinci soal deklarasi darurat militer tersebut, yang diumumkan Selasa malam pekan lalu dan dicabut enam jam kemudian. Media itu juga melaporkan soal kegagalan mosi pemakzulan terhadap Yoon.
Surat kabar itu mengutip pernyataan para demonstran, yang menyebut Yoon sebagai "bencana" dan menuntut agar presiden Korsel itu "segera dimakzulkan" dan "dihukum."
Baca Juga: Deretan Pejabat Korsel Dilarang Bepergian ke Luar Negeri
"Masyarakat internasional sedang mengamati dengan saksama, menilai bahwa insiden darurat militer tersebut menyingkap kelemahan di dalam masyarakat Korea Selatan... dan bahwa kehidupan politik Yoon Suk Yeol bisa segera berakhir," menurut laporan itu.
Sebelum Rabu, Korut bungkam sejak krisis politik di Korsel itu dipicu oleh langkah Yoon.
Yoon sendiri sejak saat itu dilarang bepergian ke luar negeri. Ia juga menghadapi beberapa tuduhan, termasuk pemberontakan dan pengkhianatan.
Diketahui, mantan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun secara resmi ditangkap pada Selasa (10/12) setelah sempat ditahan pada Minggu (8/12).
Selain dianggap berkhianat dan melakukan sejumlah pelanggaran hukum lainnya, Kim dituduh berencana memicu perang dengan Korea Utara guna dijadikan pembenaran untuk menerapkan status darurat militer.
Pada Rabu pagi, polisi menahan Komisaris Polisi Nasional Cho Ji-ho dan Kepala Kepolisian Seoul Kim Bong-sik terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung menyangkut pernyataan darurat militer. (Antara).
