Komnas HAM: DOB Papua Rentan Konflik, Dialog Jadi Kunci

Chandra Iswinarno

Kamis, 19 Desember 2024 | 12:23 WIB
Komnas HAM: DOB Papua Rentan Konflik, Dialog Jadi Kunci
Komisioner Komnas HAM menyampaikan keterangan terkait kasus kekerasan di Papua, Rabu (18/12/2024). [Suara.com/Kayla]

Suara.com - Komnas HAM RI menyoroti situasi konflik bersenjata dan persoalan hak masyarakat adat di Papua, khususnya terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dalam pemaparannya, Komnas HAM menegaskan pentingnya dialog dan penguatan koordinasi untuk mendorong penyelesaian berbagai konflik yang terjadi.

Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan bahwa pelaksanaan PSN di Merauke berpotensi memicu konflik hak kepemilikan lahan masyarakat adat, terutama untuk proyek food estate yang membutuhkan lahan hingga 2 juta hektar.

“Kami telah melakukan kajian terkait PSN secara keseluruhan dan akan segera mengumumkan hasilnya. Khusus di Merauke, kami mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat adat agar hak-hak mereka tetap dihormati,” ujar Prabianto, Rabu (18/12/2024).

Ia menambahkan bahwa masalah komunikasi sering kali menjadi akar persoalan konflik dalam pelaksanaan PSN.

Lantaran itu, Komnas HAM berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog agar prinsip-prinsip HAM tetap terjaga dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM lainnya, Anis Hidayah menyoroti kondisi daerah otonomi baru yang dianggap rentan terhadap konflik bersenjata.

Ia menjelaskan bahwa kerentanan tersebut bukan disebabkan oleh penambahan provinsi, melainkan karena wilayah tersebut memang sejak lama memiliki sejarah konflik bersenjata.

“Komnas HAM telah menetapkan Papua sebagai isu prioritas sejak 2022. Kami melakukan berbagai strategi, mulai dari penanganan kasus HAM secara hukum hingga penguatan koordinasi dengan stakeholder, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat sipil,” kata Anis.

baca juga

Selain itu, Komnas HAM juga aktif melakukan pengamatan situasi untuk memetakan persoalan-persoalan utama di Papua, termasuk pengungsi internal yang menjadi dampak dari konflik berkepanjangan.

Dengan berbagai langkah ini, Komnas HAM berharap dapat mendorong penyelesaian konflik di Papua melalui pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dan dialog konstruktif antara semua pihak.

Kontributor : Kayla Nathaniel Bilbina 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Apresiasi Pemulangan Mary Jane dan Bali Nine, Komnas HAM Harap Bukan karena Overcrowd

Apresiasi Pemulangan Mary Jane dan Bali Nine, Komnas HAM Harap Bukan karena Overcrowd

News | Kamis, 19 Desember 2024 | 10:28 WIB

Dari PSN Hingga Pilkada, Komnas HAM Ungkap Sederet Masalah HAM di Papua

Dari PSN Hingga Pilkada, Komnas HAM Ungkap Sederet Masalah HAM di Papua

News | Kamis, 19 Desember 2024 | 09:49 WIB

Terima Banyak Aduan Terkaih Kasus di Papua, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria dan PSN

Terima Banyak Aduan Terkaih Kasus di Papua, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria dan PSN

News | Rabu, 18 Desember 2024 | 23:30 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×