Komnas HAM: DOB Papua Rentan Konflik, Dialog Jadi Kunci

Chandra Iswinarno

Kamis, 19 Desember 2024 | 12:23 WIB
Komnas HAM: DOB Papua Rentan Konflik, Dialog Jadi Kunci
Komisioner Komnas HAM menyampaikan keterangan terkait kasus kekerasan di Papua, Rabu (18/12/2024). [Suara.com/Kayla]

Suara.com - Komnas HAM RI menyoroti situasi konflik bersenjata dan persoalan hak masyarakat adat di Papua, khususnya terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dalam pemaparannya, Komnas HAM menegaskan pentingnya dialog dan penguatan koordinasi untuk mendorong penyelesaian berbagai konflik yang terjadi.

Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan bahwa pelaksanaan PSN di Merauke berpotensi memicu konflik hak kepemilikan lahan masyarakat adat, terutama untuk proyek food estate yang membutuhkan lahan hingga 2 juta hektar.

“Kami telah melakukan kajian terkait PSN secara keseluruhan dan akan segera mengumumkan hasilnya. Khusus di Merauke, kami mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat adat agar hak-hak mereka tetap dihormati,” ujar Prabianto, Rabu (18/12/2024).

Ia menambahkan bahwa masalah komunikasi sering kali menjadi akar persoalan konflik dalam pelaksanaan PSN.

Lantaran itu, Komnas HAM berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog agar prinsip-prinsip HAM tetap terjaga dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM lainnya, Anis Hidayah menyoroti kondisi daerah otonomi baru yang dianggap rentan terhadap konflik bersenjata.

Ia menjelaskan bahwa kerentanan tersebut bukan disebabkan oleh penambahan provinsi, melainkan karena wilayah tersebut memang sejak lama memiliki sejarah konflik bersenjata.

“Komnas HAM telah menetapkan Papua sebagai isu prioritas sejak 2022. Kami melakukan berbagai strategi, mulai dari penanganan kasus HAM secara hukum hingga penguatan koordinasi dengan stakeholder, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat sipil,” kata Anis.

baca juga

Selain itu, Komnas HAM juga aktif melakukan pengamatan situasi untuk memetakan persoalan-persoalan utama di Papua, termasuk pengungsi internal yang menjadi dampak dari konflik berkepanjangan.

Dengan berbagai langkah ini, Komnas HAM berharap dapat mendorong penyelesaian konflik di Papua melalui pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dan dialog konstruktif antara semua pihak.

Kontributor : Kayla Nathaniel Bilbina 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Apresiasi Pemulangan Mary Jane dan Bali Nine, Komnas HAM Harap Bukan karena Overcrowd

Apresiasi Pemulangan Mary Jane dan Bali Nine, Komnas HAM Harap Bukan karena Overcrowd

News | Kamis, 19 Desember 2024 | 10:28 WIB

Dari PSN Hingga Pilkada, Komnas HAM Ungkap Sederet Masalah HAM di Papua

Dari PSN Hingga Pilkada, Komnas HAM Ungkap Sederet Masalah HAM di Papua

News | Kamis, 19 Desember 2024 | 09:49 WIB

Terima Banyak Aduan Terkaih Kasus di Papua, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria dan PSN

Terima Banyak Aduan Terkaih Kasus di Papua, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria dan PSN

News | Rabu, 18 Desember 2024 | 23:30 WIB

Terkini

Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat

Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 19:14 WIB

Dukung MBG, Relawan di DIY Ajak Masyarakat Kawal Program: Harus Transparan dan Antikorupsi

Dukung MBG, Relawan di DIY Ajak Masyarakat Kawal Program: Harus Transparan dan Antikorupsi

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 19:07 WIB

ART Disiksa di Johor, Majikan Nakal Malaysia Terlalu Dimanjakan

ART Disiksa di Johor, Majikan Nakal Malaysia Terlalu Dimanjakan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 19:05 WIB

Sandiwara Berdarah di Menteng, Komisaris Wanita Rekayasa Perampokan Demi Habisi Dirut

Sandiwara Berdarah di Menteng, Komisaris Wanita Rekayasa Perampokan Demi Habisi Dirut

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 19:04 WIB

Cerita Rampok 500 Gram Emas Rekayasa! Rekan Bisnis di Menteng Siksa dan Tusuk Korban karena Dendam

Cerita Rampok 500 Gram Emas Rekayasa! Rekan Bisnis di Menteng Siksa dan Tusuk Korban karena Dendam

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:49 WIB

Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim

Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Buntut Skandal Eks Wamen Silmy Karim

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:45 WIB

Ribuan Jemaah Serbu Monas untuk Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi

Ribuan Jemaah Serbu Monas untuk Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:44 WIB

Perwakilan Massa Mahasiswa Akhirnya Diterima Pimpinan DPR, Audiensi Digelar Tertutup

Perwakilan Massa Mahasiswa Akhirnya Diterima Pimpinan DPR, Audiensi Digelar Tertutup

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:35 WIB

Alasan KPK Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rp898 Miliar

Alasan KPK Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rp898 Miliar

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:21 WIB

Mahasiswa Trisakti Sampaikan Tiga Tuntutan di DPR, Soroti Ekonomi hingga Supremasi Sipil

Mahasiswa Trisakti Sampaikan Tiga Tuntutan di DPR, Soroti Ekonomi hingga Supremasi Sipil

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:20 WIB