Infografis
Hanya dalam waktu 24 jam usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon kepala daerah, Badan Legislasi atau Baleg DPR RI langsung menggelar rapat membahas kilat Revisi Undang-undang atau RUU Pilkada.
Baleg DPR RI dalam pembahasan RUU Pilkada lebih mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai aturan syarat batas usia minimal calon kepala daerah di Pilkada ketimbang MK.
Baleg DPR menyepakati untuk membawa Revisi Undang-Undang Pilkada untuk disahkan menjadi Undang-Undang ke rapat paripurna terdekat, bahkan direncanakan pada Kamis (22/8/2024) hari ini. Hal itu menyusul sudah diambil keputusan tingkat I pada Rabu (21/8/2024).
Pengambilan keputusan tingkat I itu dilakukan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kita minta persetujuan dulu. Apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penatapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati wali kota menjadi UU dapat diperoses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-perundangan?," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi atau Awiek dijawab setuju mayoritas anggota.
Ada sejumlah perubahan dalam RUU Pilkada ini. Terutama yang mecolok yakni aturan soal syarat batas minimal usia calon kepala daerah jadi mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA).
Kedua, perubahan pada Pasal 40 usai adanya putusan MK. Namun menjadi sorotan dalam pasal itu kini kelonggaran ambang batas pencalonan di Pilkada hanya untuk parpol non parlemen.
Ramai Protes 'Peringatan Darurat' di Medsos
Masyarakat luas merespons pembahasan UU Pilkada dengan protes keras. Sejak Rabu 21 Agustus, beredar di media sosial gambar latar belakang biru dengan tulisan "Peringatan Darurat" yang diunggah banyak orang termasuk para figur publik.
Baca Juga: Kaleidoskop 2024: Kaesang Lolos Kasus Jet, Tom Lembong Dibui hingga Licinnya Buronan Harun Masiku
Bersamaan dengan itu, beredar pula ajakan menggelar aksi protes di berbagai lokasi di sejumlah daerah demi mengawal putusan MK terkait UU Pilkada.
