Suara.com - Dinas keamanan presiden Korea Selatan pada Minggu menegaskan bahwa anggotanya tidak menggunakan amunisi tajam dan tidak diperintahkan untuk menembaki petugas agensi yang berusaha menangkap Yoon Suk Yeol terkait kasus darurat militer.
Tim penyelidik yang mengawasi dugaan kudeta oleh Yoon dari Partai Demokrat, partai oposisi utama di Korsel, sebelumnya mengklaim bahwa kepala dinas keamanan diduga memerintahkan penggunaan peluru tajam terhadap petugas yang menegakkan perintah penangkapan Yoon yang dikeluarkan oleh pengadilan.
"Kepala Dinas Pengamanan Kepresidenan, Park Chong-jun, tidak memberikan atau mempertimbangkan perintah untuk menggunakan peluru tajam terhadap petugas Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi," demikian keterangan dari dinas tersebut yang dilaporkan oleh Kantor Berita Yonhap.
Dinas juga mengancam akan mengambil tindakan hukum dan mengajukan tuntutan terhadap partai tersebut karena tuduhan penyebaran informasi palsu.
Dalam pernyataan terpisah, Park Chong-jun menyatakan bahwa pengakuan terhadap pelaksanaan surat perintah penangkapan yang dilakukan dengan "melanggar hukum dan norma" tidak akan menjamin keselamatan Yoon Suk Yeol, yang saat ini statusnya sebagai presiden telah ditangguhkan.
Namun, ia mengakui akan siap bertanggung jawab jika keputusannya mengenai situasi tersebut ternyata salah.
Penyidik Korea Selatan yang mencoba melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon pada hari Jumat (3/1) terpaksa mundur setelah mengalami ketegangan selama lebih dari lima jam dengan petugas pengamanan presiden yang menolak memberikan akses dengan alasan keamanan.
