Suara.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) terus dilakukan pemerintah Prabowo Subianto. Hingga saat ini, MBG kurang lebih telah berjalan dua minggu sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025. Meski baru dua pekan, ada saja cerita kurang mengenakkan yang terjadi di lokasi pembagian MBG, terutama di sekolah.
Terbaru, adanya laporan puluhan siswa sekolah dasar di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diduga mengalami gejala keracunan saat menyantap MBG. Sebanyak 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah usai memakan ayam marinasi yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukoharjo.
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, keracunan itu terjadi akibat adanya kesalahan teknis pengolahan. Akhirnya, menu ayam itu pun ditarik dan diganti menu lain.
"Menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus," kata Dadan kepada wartawan, Kamis (16/1/2024).
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menekankan kalau kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk mengetatkan lagi SOP penyaluran program makan bergizi gratis.
Evaluasi nampak menjadi hal krusial yang perlu dilakukan rutin oleh pemerintah. Tidak hanya pemantauan terkait menu MBG serta penyalurannya, tapi juga evaluasi terkait dampak kesehatan kepada jutaan masyarakat yang menjadi penerima MBG tersebut.
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyarankan agar pemerintah menerima semua masukan yang muncul dari publik.
"Kemudian perlu ada evaluasi setiap 6 bulan atau satu tahun berupa impact evaluation untuk mengukur seberapa besar dampak anggaran terhadap program ini," kata CEO CISDI Diah Satyani Saminarsih kepada suara.com, dihubungi beberapa waktu lalu.
Pelaksanaan MBG yang baru dua pekan, menurut Diah, memang masih terlalu dini untuk diambil kesimpulan apakah program tersebut gagal atau berhasil. Walau demikian, CISDI melihat kalau pemerintah sebenarnya perlu membuat kanal konsultasi publik yang terpadu.
Tujuannya, untuk mengumpulkan saran, masukan, dan catatan dari masyarakat terkait dengan kendala yang dialami dalam pelaksanaan program ini. Hal lain yang juga krusial, pemerintah diingatkan untuk segera menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan MBG, terutama yang berkaitan dengan standar menu yang disajikan.
"Agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau perbedaan kualitas dari menu makanan di satu daerah dengan daerah lainnya," kata Diah.
Pada tahap awal, program MBG baru berjalan di 26 provinsi dengan ada sekitar 200-an Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Artinya, ada ratusan variasi makanan di berbagai daerah. Menurut Diah, dengan luasnya cakupan tersebut dibutuhkan juga detail-detail operasional yang lebih teknis untuk meminimalisir kejadian buruk di lapangan.
TERPOPULER
