Sebelumnya diberitakan, bahwa Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pipit Rismanto, mengungkapkan bahwa aktivitas tambang emas ilegal yang melibatkan warga negara asing (WNA) di wilayahnya menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,020 triliun.
"Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kerugian negara akibat aktivitas ini mencapai angka fantastis, yaitu Rp1,020 triliun, yang berasal dari hilangnya cadangan emas sebesar 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya cadangan emas sebesar 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg," kata Pipit di Pontianak, Oktober 2024 lalu.
Kerugian tersebut disebabkan oleh hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg, yang melibatkan pelaku pertambangan ilegal seperti seorang warga negara China berinisial YH yang ditangkap di Kabupaten Ketapang. YH dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp50 miliar setelah melalui persidangan.
Selain kerugian ekonomi, kegiatan tambang ilegal ini juga menimbulkan ancaman besar bagi lingkungan. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dalam proses pertambangan dapat mencemari sungai-sungai besar di Kalimantan Barat, termasuk Sungai Kapuas, yang menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar.
Kapolda Kalbar menegaskan pentingnya pengelolaan tambang yang sah dengan izin resmi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Pihak kepolisian akan terus memantau dan menindak tegas pelaku pertambangan ilegal di Kalimantan Barat. Kapolda Pipit mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam pertambangan segera mengurus izin resmi dan memastikan kegiatan tambang dilakukan secara legal.
Kerja sama antara Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menghentikan aktivitas ilegal ini dan menggantinya dengan pertambangan yang berkelanjutan dan mematuhi peraturan yang ada, demi melindungi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.
