Infografis
Gibran berpendapat, sistem zonasi untuk penempatan siswa sekolah belum bisa diterapkan di semua wilayah akibat jumlah guru yang tidak merata tersebut.
Solo termasuk salah satu kota yang kesulitan menerapkan sistem zonasi. Selama menjadi Wali Kota Solo 2,5 tahun, Gibran mengaku mendapat komplain setiap tahun.
Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertahankan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Sebab, sistem zonasi sebenarnya yang paling mendekati prinsip keadilan dalam memberikan hak pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia.
"Baik pintar atau tidak, kayak atau tidak, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi RI," kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti.
Ia mengemukakan untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri memungkinkan siswa dari keluarga miskin untuk dapat akses pendidikan yang terjangkau.
Berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemendikbud selama 8 tahun menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu justru mengeluarkan biaya pendidikan lebih tinggi bila tidak berhasil menembus sekolah negeri karena kalah nilai.
Karena itu, FSGI juga mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk segera membangun SMP Negeri baru dan pemprov segera membangun SMAN dan SMKN baru di wilayah kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri.
"Pemda dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, Pemda menyediakan lahannya dan pemerintah pusat mendirikan bangunan atau gedung sekolahnya," saran Retno.
Baca Juga: Konsep Baru PPBD di Meja Istana, Prabowo Siap Ubah Sistem Zonasi?
Selain itu, FSGI juga mengungkap berbagi risiko bila sistem zonasi PPDB dihapus, sebagaimana permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
