Suara.com - Pemerintah mengapresiasi peran Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (Kipan) sebagai mitra pemerintah dalam mencegah dan memberantas narkoba.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, saat menerima silaturahmi dan audiensi Tim Restrukturisasi Sekretariat Nasional Kipan Nasional di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Pertemuan tersebut membahas berbagai program yang dilakukan KIPAN Nasional. Salah satunya yaitu program strategis organisasi tersebut yang merupakan upaya untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.
Selain itu juga sekaligus tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Ribka menyatakan dukungannya terhadap berbagai program Kipan Nasional dalam mencegah dan memberantas narkoba. Langkah ini menurutnya sejalan dengan upaya mewujudkan generasi Indonesia Emas.
"Kipan adalah elemen penting yang membantu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk mendorong implementasi Permendagri agar berjalan efektif dan selaras dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, khususnya dalam menyelesaikan isu narkoba yang menjadi prioritas nasional," ujarnya.
Lebih lanjut, Ribka menegaskan, pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menangani isu ketahanan ekonomi dan kesehatan, termasuk narkoba. Berbagai isu tersebut penting diperhatikan karena berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya sinergisitas ini, kita ketahui pentingnya pendekatan dalam berbagai lintas sektor, terutama pada sektor ketahanan ekonomi dan kesehatan yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut, Wamendagri Ribka didampingi Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Budi Arwan.
