REGIONAL:
Suara.com - Tony Budidjaja buka suara soal kasus hukum yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang advokat, dirinya tersandung perkara pencemaran nama baik terhadap dua petinggi PT Sumi Asih. Tony menilai kasus yang dialaminya merupakan tindakan kriminalisasi.
Kriminalisasi terhadap Tony bermula ketika ia melaporkan Alexius Darmadi Kartjantoputro selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sumi Asih atas dugaan tindak pidana Pengabaian Perintah Penguasa. Pelaporan Tony terhadap Alexius disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan: LP/ 1407/ XII/2017/Bareskrim tertanggal 20 Desember 2017.
Namun, usai membuat laporan polisi, dirinya justru ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan laporan palsu yang diajukannya.
Aksi saling lapor ini bermuara bermula saat dirinya memegang kasus sengketa aset antara Vinmar Overseas, Ltd dan PT Sumi Asih. Dirinya ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh Vinmar Oveseas.
Tony menilai, krimininalisasi terhadap dirinya untuk mempengaruhi putusan dalam pelaksanaan eksekusi riil atas sita eksekusi melalui arbitrase internasional atau putusan International Centre for Dispute Resolution (ICDR) yang dijatuhkan di Amerika Serikat pada tahun 2009, untuk kepentingan Vinmar Overseas.
“Perkara ini merupakan kriminalisasi yang direkayasa oleh pihak debitur, dalam hal ini PT Sumi Asih atau PT Sumi Asih Oleochemical Industry untuk mencegah pelaksanaan eksekusi riil atas sita eksekusi,” kata Tony saat ditemui di kawasanJakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
Sejak 2010, lanjut Tony, berbagai upaya hukum juga telah dilakukan oleh PT Sumi Asih untuk melawan putusan arbitrase di sejumlah Pengadilan Negeri, namun tak ada satupun yang berhasil.
“Sejak tahun 2010, debitur melakukan kriminalisasi terhadap saya. Sebelumnya juga telah mengajukan berbagai upaya hukum untuk membatalkan dan melawan putusan arbitrase itu di sejumlah pengadilan negeri Indonesia, namun tidak ada satupun yang berhasil,” jelasnya.
“Saya khawatirkan jangan sampai ada eksepsi baru sehingga sita eksekusi tidak bisa dijalankan. Yang saya perjuangkan adalah pastikan Indonesia bangga dengan kinerja penegakan hukumnya,” tambahnya.
Tony juga mengaku dirinya bakal menyurati Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Kemenko Polkam, Kejaksaan RI, Kapolri dan bila perlu DPR RI Komisi III soal mandeknya proses eksekusi aset PT Sumi Asih serta kriminalisasi terhadap dirinya.
Tony berharap kasusnya ini mendapat perhatian agar tidak mencoreng wajah Indonesia dan membuat trauma negatif bagi masyarakat.
“Jika seorang advokat bisa dikriminalisasi seperti ini, bagaimana dengan masyarakat awam yang sudah atau akan mengadukan sesuatu permasalahan pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Tony Budidjaja tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan tindak pidana dalam penanganan kasus sengketa aset antara Vinmar Overseas, Ltd dan PT Sumi Asih.
Tony Budidjaja, yang bertindak sebagai kuasa hukum Vinmar Overseas, Ltd., ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, Tony merasa bertindak sebagai lawyer dan dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat di penanganan perkara sengketa kliennya itu.
Sengketa berawal dari putusan International Centre for Dispute Resolution (ICDR) pada Mei 2009 lalu, yang memerintahkan PT Sumi Asih untuk membayar sejumlah kewajiban kepada Vinmar Overseas, Ltd.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian menetapkan putusan ini dengan meminta bantuan PN Bekasi melalui jurusita untuk melakukan sita eksekusi pada 2016 silam.
Namun demikian, eksekusi terhadap aset PT Sumi Asih berupa tanah dan bangunan di Bekasi, Jawa Barat, terhambat oleh penolakan dari PT Sumi Asih dengan alasan perbedaan nama perusahaan.
Beberapa upaya sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi rentang waktu Desember 2016 hingga Januari 2017 urung dilakasanakan.
Pada saat itu, manajemen PT Sumi Asih berargumen bahwa ada perbedaan antara PT Sumi Asih dan PT Sumi Asih Oleochemical Industry. Namun, pengadilan menolak dalih ini dan menegaskan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah entitas yang sama.
Meskipun ada penolakan dari pihak PT Sumi Asih, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan peninjauan kembali atau PK pada tahun 2014 menegaskan kewajiban PT Sumi Asih untuk melaksanakan putusan ICDR.
Ketidakpatuhan PT Sumi Asih terhadap perintah eksekusi membuat pihak Vinmar Overseas, Ltd. mengajukan permohonan perlindungan hukum pada Desember 2017.
Sebagai advokat yang mewakili Vinmar Overseas, Ltd., Tony Budidjaja secara resmi melaporkan permasalahan ini ke Mabes Polri. Namun belakangan Tony diminta klarifikasi sehubungan adanya laporan polisi atas dugaan tindak pidana pengabaian perintah penguasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 KUHP.
Merasa dirugikan, Alexius Darmadi lalu melapor balik Toni Budidjaja ke Polda Metro Jaya pada 27 Januari 2021. Pelaporan dengan nomor: LP / 493 / I / YAN.2.5 / 2021 / SPKT PMJ itu disampaikan pengacara Alexius, Rusmin Wijaya.
Dalam laporannya, Alexius menduga telah menyebarkan fitnah dan membuat laporan palsu sesuai Pasal 220 dan 317 KUHP. Atas perkara inilah kemudian TB diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
TERPOPULER
