Jakarta Mau Jual Obligasi Daerah, Warga Kini Bisa Ikut Bangun Ibu Kota

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka wacana penerbitan obligasi atau sukuk daerah sebagai terobosan pembiayaan kreatif di tengah tekanan anggaran akibat dampak ekonomi global.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin usai bertemu Gubernur DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Balai Kota, Selasa (19/5/2026), untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang akan dibahas di dewan pekan depan.

"Tadi Pak Gub menyebutkan jika memungkinkan untuk adanya obligasi atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta, untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang punya tabungan atau investasi untuk berinvestasi di Jakarta, membangun Jakarta," ujarnya.

Wacana ini muncul seiring berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Jakarta sebagai imbas tekanan ekonomi dunia yang turut menekan ruang fiskal daerah.

"Pada prinsipnya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita. Juga, dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut," papar Khoirudin.

Meski demikian, Khoirudin menegaskan sejumlah program perlindungan sosial dan layanan dasar warga tidak akan dipangkas.

"Pak Gubernur menyampaikan untuk layanan pendidikan nggak boleh berkurang. KJP, KJMU, kemudian KJP Plus dan lain-lain. Kemudian juga di dinas kesehatan juga nggak boleh berkurang," tuturnya.

Prioritas penanganan banjir dan kemacetan pun disebut tidak bergeser meski anggaran terbatas.

"Untuk prioritas pembangunan juga tidak bergeser. Masih ke banjir, ya, pada kemacetan. Terus dengan melakukan creative financing," jelas Khoirudin.

Khoirudin menyatakan optimisme atas kondisi fiskal Jakarta, dengan menyandarkan harapan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai masih lebih baik ketimbang tekanan yang ada.

"Insyaallah kami optimis ya, karena tingkat pertumbuhan ekonomi kita juga lebih baik," pungkas politisi PKS itu.