Spanyol Tolak Usul Trump Pindahkan Penduduk Gaza: "Mereka Bagian dari Palestina!"

Suara.com - Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, pada Senin (27/1) menolak saran Presiden AS Donald Trump mengenai pemindahan penduduk Gaza ke beberapa negara Arab di sekitarnya.

"Posisi kami tegas: warga Gaza harus tetap tinggal di Gaza. Gaza adalah bagian dari negara Palestina yang akan datang, yang seharusnya dikelola oleh satu pemerintahan," kata Albares saat menyampaikan pendapatnya di Brussel.

Dia menambahkan bahwa segera setelahnya, Gaza dan Tepi Barat harus berada di bawah satu otoritas nasional Palestina.

Pada hari Sabtu, Trump menyatakan kepada wartawan bahwa ia telah berdiskusi dengan Raja Yordania tentang kemungkinan menampung 1,5 juta orang dari Gaza.

"Hampir semuanya hancur, dan orang-orang sekarat di sana, jadi saya lebih suka bekerja sama dengan beberapa negara Arab untuk membangun tempat tinggal di lokasi lain, di mana mereka mungkin dapat hidup dengan damai," ungkap Trump dalam penerbangan pesawat kepresidenan Air Force One, sebagaimana dilansir CNN.

Albares menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya lebih fokus pada penanganan "bencana kemanusiaan" di Gaza dengan memberikan bantuan untuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta memastikan berfungsinya Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

Dia mengatakan bahwa Spanyol akan meminta misi darurat Uni Eropa untuk dikerahkan di perbatasan Rafah untuk membantu menormalisasi hubungan antara Gaza dan Mesir.

Albares juga menawarkan Pasukan Polisi Sipil Spanyol (Civil Guard) untuk turut serta dalam misi tersebut.

Spanyol berkomitmen untuk meningkatkan bantuan finansial bagi Palestina dan UNRWA menjadi 50 juta euro (sekitar 52 juta dolar AS atau sekitar Rp840,8 miliar).

"Kami memiliki harapan yang besar untuk Gaza; gencatan senjata yang ada saat ini belum bersifat permanen, namun kami perlu bekerja untuk mencapainya," tegas Albares.

Dalam wawancara dengan wartawan, Albares juga mengecam serangan Israel terhadap warga sipil di Lebanon pada Minggu (26/1), yang disebutnya "tidak dapat diterima."

"Dua puluh dua warga sipil yang tewas adalah angka yang terlalu tinggi. Semua poin dalam gencatan senjata ini harus dipatuhi. Pasukan bersenjata Lebanon harus dikerahkan di selatan, dan pasukan Israel harus mundur untuk menjamin kedaulatan negara tersebut," tambahnya.

Albares juga mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan bantuannya ke Lebanon guna membantu memulihkan negara tersebut dan memperkuat angkatan bersenjatanya.