Suara.com - Pemasangan pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer di Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Tangerang, Banten hingga kini menjadi sorotan. Pagar laut tersebut diduga berkaitan dengan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2.
Ketika ramai kritikan masyarakat terhadap proyek tersebut, pihak PIK 2 membagi-bagikan paket sembako kepada warga Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang melalui pemerintah desa, Sabtu (1/2/2025).
Berdasarkan gambar yang dikirimkan Sekjen Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) Saiful Wathoni kepada Suara.com, terdapat stiker berlogo PIK 2 tertempel di paket sembako yang dibagikan kepada warga.
Saiful menilai pembagian paket sembako itu sebagai upaya PIK 2 untuk membungkam masyarakat setempat yang mengkritisi pemasangan pagar laut hingga menghambat aktivitas para nelayan.
"PIK 2 mencoba membungkam kemarahan rakyat yang telah meledak karena pemagaran dan sertifikasi laut, pengurugan sawah, tambak dan sungai dengan kembali membagikan bantuan sembako melalui pemerintahan desa," kata Saiful kepada Suara.com, Sabtu (1/2/2025).
Ia mengemukakan bahwa upaya itu merupakan bagian upaya pencitraan yang dilakukan oleh PIK 2 agar dipandang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak dengan pembangunan yang mereka lakukan.
"Masalahnya adalah, penderitaan rakyat selama ini yang bahkan akan ditanggung seumur hidup hingga anak turunan tidak bisa hanya diganti dengan sekantong beras," tegas Saiful.
Ia mengemukakan bahwa hal tersebut tidak menjawab keinginan masyarakat yang berharap agar pembangunan pagar laut dihentikan.
"Yang rakyat butuhkan adalah, PIK 2 segera menghentikan semua proses pembangunannya yang telah mengakibatkan hilangnya tanah, sawah, tambak, rumah dan laut rakyat bahkan juga telah menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti banjir yang menggenangi perkampungan-perkampungan warga," lanjutnya.
Baca Juga: Janji Lanjutkan Laporan Samad Cs Soal Aguan Terkait Pagar Laut, KPK: Jadi Pengayaan Kami
Kepada Presiden Prabowo Subianto, Saiful kembali meminta agar status Proyek Strategi Nasional atau PSN yang disematkan ke PIK 2 dicabut. Sebab menurutnya status PSN tersebut menjadi sumber masalah yang menjadi legitimasi PIK 2 berbuat tindakan brutalitas.
"Selain itu kami juga meminta agar semua proses hukum terkait pagar laut dan sertifikasi laut agar segera ditindaklanjuti dan oleh sebab itu operasional PIK 2 harus dihentikan," tegasnya.
