Banyak Menteri dari NU, Gus Yahya Ingatkan Kader Tak Boleh Berebut Kekuasaan Politik

Chandra Iswinarno | Lilis Varwati | Suara.com

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:18 WIB
Banyak Menteri dari NU, Gus Yahya Ingatkan Kader Tak Boleh Berebut Kekuasaan Politik
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf. [Suara.com/Lilis Varwati]

Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa kader NU tidak boleh terlibat dalam entitas kompetisi kekuasaan politik di dalam negeri.

Prinsip tersebut, kata Gus Yahya, telah ditetapkan sejak muktamar ke-27 PBNU pada 1984.

"NU tidak boleh, sebagai entitas kolektif, melibatkan diri menjadi pihak dalam kompetisi kekuasaan dalam kontruksi bangsa yang kita bangun. Ini terkait juga dalam konsern lebih fundamental lagi," katanya dalam sambutan acara Sarasehan Ulama 'Asta Cita Dalam Perspektif Ulama NU' di Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

Menurut Gus Yahya, Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menjadi kader NU. Itu sebabnya, NU telah menjadi organisasi dengan budaya yang luas. 

"Sehingga, sekarang saya sendiri merasa kemana-mana ketemuanya orang NU. Kalau ada menteri datang rasanya kok NU semua," tuturnya.

Walau begitu, dengan lingkungan budaya yang luas, Gus Yahya mengingatkan agar NU tidak boleh dibiarkan menjadi identitas politik. Karena bisa jadi berbahaya terhadap lingkungan bangsa negara.

Yahya memberikan contoh, India telah mengalami dampak buruk akibat membiarkan budaya agama tertentu jadi identitas politik dan ikut terlibat dalam kompetisi perebutan kekuasaan. 

"Karena itu NU tidak boleh dibiarkan atau bahkan didorong sebagai identitas politik, tidak boleh," tegasnya.

Ada pun posisi NU dalam kontruksi negara, Yahya menjelaskan adanya nilai dasar untuk mengabdi, melayani, dan berbakti kepada masyarakat.

Dia menyebut bahwa posisi NU menyediakan diri untuk membantu dan mendukung rencana program pemerintah.

NU sebagai organisasi agama, menurut Gus Yahya, sebenarnya tidak bertanggungjawab atas berbagai urusan negara, seperti kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk juga persoalan agama dalam negara. Hanya saja, posisi NU tetap ada untuk bisa ikut membantu pemerintah. 

"Ikut serta kontribusi dalam upaya-upaya agar agenda-agenda kemaslahatan mencapai tujuannya. Hanya dengan cara itu maka kehadiran NU sungguh-sungguh berarti bagi masyarakat, berarti bagi bangsa dan negara," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menguatkan Ukhuwah: Bimas Islam Gandeng Muhammadiyah dan NU Bahas Isu Strategis

Menguatkan Ukhuwah: Bimas Islam Gandeng Muhammadiyah dan NU Bahas Isu Strategis

Religi | Jum'at, 24 Januari 2025 | 00:49 WIB

Soal Izin Kelola Tambang dari Pemerintah, Kelakar Kiai NU: Ini Sogokan Hasanah

Soal Izin Kelola Tambang dari Pemerintah, Kelakar Kiai NU: Ini Sogokan Hasanah

News | Rabu, 22 Januari 2025 | 19:40 WIB

Kader NU di Tunisia Dapat Ijazah Kubro Langsung dari Pusat Tarekat Syadziliyah

Kader NU di Tunisia Dapat Ijazah Kubro Langsung dari Pusat Tarekat Syadziliyah

News | Minggu, 19 Januari 2025 | 19:32 WIB

Terkini

Suara Lantang di Depan Kantor Komnas HAM: Perempuan RI Menolak Lupa pada Luka Sejarah Kelam Bangsa

Suara Lantang di Depan Kantor Komnas HAM: Perempuan RI Menolak Lupa pada Luka Sejarah Kelam Bangsa

News | Rabu, 20 Mei 2026 | 05:45 WIB

Film Pesta Babi Viral, Haedar Nashir Wanti-wanti soal Dominasi Politik di Papua

Film Pesta Babi Viral, Haedar Nashir Wanti-wanti soal Dominasi Politik di Papua

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 22:05 WIB

Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza

Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:55 WIB

APJII: Penetrasi Internet Indonesia 2026 Capai 81,72 Persen, Jawa Masih Mendominasi

APJII: Penetrasi Internet Indonesia 2026 Capai 81,72 Persen, Jawa Masih Mendominasi

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:51 WIB

RS Sumber Waras Bantah Rawat Selebgram Ansy Jan De Vries usai Diduga jadi Korban Begal

RS Sumber Waras Bantah Rawat Selebgram Ansy Jan De Vries usai Diduga jadi Korban Begal

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:47 WIB

Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas

Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:18 WIB

Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel

Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:15 WIB

Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan

Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:04 WIB

Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak

Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 20:52 WIB

Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya

Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 20:42 WIB