Alat Bukti Cukup, DPR: Tak Ada Alasan Aparat Tak Bisa Ungkap Dalang Pagar Laut Tangerang

Bangun Santoso | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:43 WIB
Alat Bukti Cukup, DPR: Tak Ada Alasan Aparat Tak Bisa Ungkap Dalang Pagar Laut Tangerang
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo (kiri). (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan, jika proses hukum terhadap adanya Pagar Laut di Tangerang, Banten harus tetap berjalan. Menurutnya, jangan sampai hanya berhenti dipencabutan pagar saja.

"Nah yang kami tuntut adalah ini harus diselesaikan tidak hanya pencabutan, tetapi proses hukumnya tetap berjalan, hak-hak warga masyarakatnya dilindungi," kata Firman dalam diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ia mengatakan, jika aturan sudah jelas menyampaikan jika laut tidak boleh dipagari dan hutan tidak boleh dialihfungsikan.

"Pertama adalah laut tidak boleh dilakukan pemagaran ada regulasinya jelas, hutan lindung tidak boleh dialihfungsikan aturannya sudah jelas," ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian masalah pagar laut ini tak hanya bisa diselesaikan sendirian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maka dari itu butuh kordinasi lintas lembaga bersama dengan Polri misalnya.

Ia menilai sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk menyeret pelaku pelanggaran pagar laut tersebut. Pasalnya sudah ada pihak yang sudah terang-terangan mengaku memasang.

"Sudah ada orang atau kelompok tertentu yang mengakui ini lebih daripada cukup alat bukti sebenarnya karena hanya dua ini lebih daripada cukup kalau ilmu penyidikan orang-orang itu dipanggil itu kan udah bisa ditanya sebetulnya siapa yang menjadi aktor daripada pemagaran itu nah ini yang tentunya tidak bisa terjawab dengan baik," katanya.

Ia menegaskan, dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut harus bisa diusut tuntas.

"Kemudian berapa lama untuk memproses hukum supaya aktir aktor ini juga diusut secara tuntas dari siapa yang menjadi dalang dan aktornya untuk pemasangan pagar ini," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemerintah Beberkan Fakta Mengerikan Pagar Laut Bekasi, Data Dimanipulasi

Pemerintah Beberkan Fakta Mengerikan Pagar Laut Bekasi, Data Dimanipulasi

Bisnis | Kamis, 06 Februari 2025 | 18:06 WIB

Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?

Heboh Kelangkaan Gas Melon, Pengalihan Isu Pagar Laut?

News | Kamis, 06 Februari 2025 | 16:16 WIB

Cek Fakta: Jejak Digital Peresmian Pagar Laut

Cek Fakta: Jejak Digital Peresmian Pagar Laut

News | Kamis, 06 Februari 2025 | 16:06 WIB

Kisruh SHGB Pagar Laut: Kejagung Tak Mau Asal Caplok, Tunggu Investigasi Kementerian

Kisruh SHGB Pagar Laut: Kejagung Tak Mau Asal Caplok, Tunggu Investigasi Kementerian

News | Kamis, 06 Februari 2025 | 14:34 WIB

Belum Serahkan Dokumen Penting Kasus Pagar Laut, Begini Nasib Kades Kohod Arsin di Kejagung

Belum Serahkan Dokumen Penting Kasus Pagar Laut, Begini Nasib Kades Kohod Arsin di Kejagung

News | Kamis, 06 Februari 2025 | 07:34 WIB

MenHAM Pigai Habis Dicecar DPR: 105 Hari Kerja Apa, Viral Rempang hingga Pagar Laut Bapak di Mana?

MenHAM Pigai Habis Dicecar DPR: 105 Hari Kerja Apa, Viral Rempang hingga Pagar Laut Bapak di Mana?

News | Rabu, 05 Februari 2025 | 20:01 WIB

Bambang Widjojanto: Evaluasi PSN dan Sertifikasi Laut Tak Cukup Hanya Pecat Pejabat

Bambang Widjojanto: Evaluasi PSN dan Sertifikasi Laut Tak Cukup Hanya Pecat Pejabat

News | Rabu, 05 Februari 2025 | 19:54 WIB

Terkini

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB