Suara.com - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggeruduk Polda Metro Jaya, pada Jumat (7/2/2025).
Dalam aksi massa tersebut, mereka mendesak kepolisian untuk mengusut sejumlah kasus yang dinilai mangkrak dan terjadi di era pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo.
Humas ARM, Devis Mamesah menilai, selama kepemimpinannya, Jokowi lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata gagal diwujudkan karena penegakan hukum tidak dibenahi terlebih dahulu.
Salah satunya, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor. Ia menilai bahwa negara abai dalam kepentingan publik.
Hal itu bisa dilihat saat pemerintah melakukan pembangunan PSN seperti IKN di Kalimantan Timur, Rempang, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
"Keinginan kami datang ke Polda, agar Polri netral di dalam berbagai penanganan,” kata Devis di lokasi, Jumat (7/2/2025).
Devis juga meminta agar Polri tidak pandang bulu dalam menindak berbagai kasus termasuk yang berhubungan dekat dengan keluarga Jokowi.
Devis menyebut dugaan kasus yang melibatkan Jokowi dan keluarga diantanya pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten.
Kemudian dugaan korupsi Blok Medan hingga dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi untuk liburan.
Baca Juga: Mangkir dari Panggilan, Kades Kohod Dicari Bareskrim, Diperiksa Terkait Kasus SHGB Pagar Laut
"Kami juga meminta Polri independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum,” bebernya.
Akibat aksi ini lalu lintas di seputaran Polda Metro Jaya sempat mengular lantaran massa menutup hampir sebagian ruas jalan.
