Dapat Rp 100 Juta dari 'Ibu Tiri', Zarof Ricar Akui Teruskan ke Ketua PN Surabaya Rp 75 Juta untuk Sewa Rumah

Suara.com - Terdakwa kasus vonis bebas Ronald Tannur, Zarof Ricar, kembali menjalani persidangan. Zarof dihadirkan menjadi saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) ini mengatakan sempat memberikan uang Rp 75 juta kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rachmadi untuk biaya menyewa rumah. Adapun uang tersebut bersumber dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Peristiwa ini bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi sehari sebelum Dadi dilantik menjadi Ketua PN Surabaya menggantikan Rudi Suparmono, pada 17 April 2024 lalu. Antara Zarof dan Dadi juga sempat makan bersama saat di Surabaya.

“Iya saya turun di bandara (16 April), makan sore di Surabaya. Iya (makan seafood),” kata Zarof dalam ruang sidang.

Saat makan sore tersebut, Lisa ikut hadir dan duduk bersama. Namun ia tidak ikut makan karena hanya ingin berkenalan dengan Dadi.

“Satu meja tapi tidak ikut makan hanya saya perkenalkan dengan beliau ‘Pak Dadi ini ada Bu Lisa mau kenalan’ gitu kan sudah ngobrol sebentar terus dia pulang,” jelas Zarof.

Usai makan sore, kepada Zarof, Dadi mengaku tidak punya uang sewa rumah selama berada di Surabaya. Hal itu dikatakan saat perjalanan pulang dan dijelaskan di dalam mobil.

Dadi mengaku saat itu membutuhkan uang senilai Rp75 untuk sewa rumah selama ia berdinas di Surabaya.

Keesokan harinya, pada tanggal 17 April, Zarof dihubungi Lisa. Zarof mengaku jika ditawari oleh-oleh sebelum meninggalkan Surabaya.

“Saya bilang saya enggak mau lah berat saya bilang lu kasih aja mentahnya saya bilang gitu,” sebut Zarof.

Setelah itu, Lisa memberikan uang senilai Rp100 juta kepada Zarof untuk diberikan kepada Dadi. Uang itu yang dibutuhkan untuk menyewa rumah.

“Ya waktu itu saya bilang nih gua sudah dapet nih lu mau sewa rumah nih gua kasih tapi gua potong ya Rp 25 juta. ‘darimana? sudah dari ibu tiri’,” kata Zarof.

Zarof saat itu menyampaikan langsung uang tersebut kepada Dadi di dalam mobil saat berada di Pengadilan Tinggi Surabaya, sebelum meninggalkan Surabaya.

“Iya di PT tapi enggak di dalam PT mungkin di mobil waktu saya mau ngasih mobil,” tukasnya.

Diketahi bersama, Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama dengan pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Zarof bersama dengan Lisa Rachmat ternyata bakal memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah Rp5 miliar kepada ketua majelis kasasi MA hakim agung Soesilo.

Pemufakatan jahat ini dilakukan untuk mempengaruhi hakim di tingkat kasasi agar bisa menjatuhi vonis bebas terhadap Ronald Tannur sebagaimana putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024.

“Melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu permufakatan jahat terdakwa Zarof Ricar dan Lisa Rachmat (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu untuk memberi uang sebesar Rp5 miliar melalui terdakwa kepada hakim Soesilo selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur pada tingkat kasasi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1466/K/Pid/2024 tanggal 6 September 2024,” ujar jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Adapun susunan majelis hakim dalam tingkat kasasinperkara Roland Tannur, yakni Soesilo hakim ketua majelis dan hakim anggota Sutarjo dan Ainal Mardhiah.

MA memang telah membatalkan vonis bebas Ronald Tannur dan menghukum yang bersangkutan dengan pidana lima tahun penjara pada Selasa 22 Oktober 2024.

Dalam putusan kasasi di MA itu sempat ada sebuah perbedaan pandangan atau dissenting opinion dari ketua majelis Soesilo.

Saat itu, ketua hakim kasasi menjelaskan bahwa tidak ada niat jahat atau mens rea dari Ronald Tannur untuk membunuh Dini Sera Afriyanti.

Atas perbuatannya, Zarof didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).