"Aparat malah menjaga perusahaan. Kalau ada yang protes, justru mereka yang ditindak," jelasnya.
Kondisi pekerja tambang juga menjadi perhatian. Kisran menyebut banyak pekerja harus bekerja dalam jam kerja panjang tanpa perlindungan memadai.
Bahkan, ia mengungkap dugaan praktik pemberian narkoba kepada sopir truk tambang agar mereka bisa bekerja non-stop.
"Ini memang butuh investigasi lebih lanjut, tapi sudah jadi rahasia umum," katanya.
Dari sisi kesehatan, perairan di sekitar pesisir pertambangan telah terkontaminasi limbah beracun, seperti kadmium, yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan kerusakan ginjal.

"Masyarakat di sekitar tambang mengalami peningkatan kasus hipertensi, penyakit pernapasan, dan penyakit kulit akibat paparan logam berat," ungkapnya.
Kemiskinan di wilayah tambang juga terus meningkat.
"Di daerah pertambangan, angka kemiskinan mencapai 9,91 persen meskipun peredaran uang di sana sangat besar," kata Kisran.
Ia menegaskan bahwa alih-alih membawa kesejahteraan, industri tambang justru membuat masyarakat semakin bergantung pada bantuan perusahaan.
Baca Juga: Izin Tambang Emas Anak Usaha Emiten BMRS Diminta Dicabut
Melihat dampak yang semakin parah, organisasi masyarakat sipil menyerukan moratorium izin tambang, reklamasi pasca-tambang, serta penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal.
Tanpa kebijakan dan regulasi yang tegas, eksploitasi nikel dinilai hanya akan memperburuk krisis sosial dan lingkungan di Sulawesi Tenggara.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbiba