Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah adanya setoran uang yang berasal dari APBD untuk program retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).
Ia menegaskan bahwa anggaran program retreat tersebut berasal dari APBN di Kemendagri.
"Nggak (harus transfer). Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Sebelumnya diberitakan sempat beredar kepemilikan rekening yang digunakan untuk menampung dana akomodasi dan konsumsi.
Sebab, dana APBD akan ditransfer ke rekening atas nama PT Lembah Tidar Indonesia, yang belakangan diduga dimiliki Partai Gerindra
Lantraran itu, Prasetyo juga membantah bahwa PT Lembah Tidar Indonesia milik Gerindra. Namun, kata dia, hanya pengelolaannya saja.
"Nggak, itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola atas perintah waktu itu bapak presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola aja," katanya.
Kepemilikan lahan itu, kata dia, adalah tetap milik Akademi Militer. Namun, wilayahnya dikerjasamakan untuk lapangan golf.
"Bukan (pengelola Gerindra) sekarang dikerjasamakan itu kan untuk lapangan golf," katanya.
Baca Juga: Saran Buat Presiden Prabowo: Daripada Retreat Kepala Daerah di Magelang, Mending Zoom!
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Solo diminta membayar Rp2.750.000 untuk biaya retreat per hari selama 21-28 Februari mendatang. Jika ditotal, maka Pemkot Solo harus membayar Rp22 juta untuk agenda tersebut.
Namun, Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan (Prokompim) Setda Solo, Sulistiarini menegaskan pembatalan transfer tersebut menyusul adanya informasi terbaru bahwa setoran biaya akomodasi dan konsumsi untuk retreat kepala daerah dipending.
"Pemkot Solo sampai saat ini belum mentransfer biaya untuk retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang," tegas Sulis, Jumat (14/2/2025).
Sulis memaparkan, awalnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tertulis biaya akomodasi dan konsumsi kepala daerah selama 8 hari sebesar Rp 2.750.000 per hari harus ditanggung oleh masing-masing daerah.
Untuk itu, pihaknya masih menunggu arahan dari pusat lagi terkait pembayaran ini dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
