Suara.com - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 Triliun.
Kebijakan efisiensi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Hasil efisiensi ini sendiri nantinya akan digunakan untuk menjalankan program prioritas pemerintah, memperluas jangkauan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fakta yang terjadi di lapangan, efisiensi yang diperuntukkan program prioritas ini justru berdampak luas dan muncul beragam masalah.
Mulai dari adanya PHK, alat operasional utama BMKG terancam mati, hingga anggaran Pendidikan yang di ujung tanduk.
Hal ini sontak mengundang komentar dari Pengamat Politik, Rocky Gerung. Menurutnya anggaran pendidikan tidak bisa dipotong dalam alasan apapun.
“Apapun yang menyebabkan kemunduran di dalam penghematan, itu bukan penghematan namanya. Terutama kemunduran di sektor yang memang memerlukan pemborosan,seperti Pendidikan,” ujar Rocky, dikutip dari youtubenya, Jumat (14/2/25).
“Secara mandatori dipastikan untuk tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kan nggak boleh dipotong anggarannya itu, dalam alasan apapun,” tambahnya.
Menurut Rocky, pendidikan adalah fondasi yang penting, sehingga jika anggaran untuk Pendidikan dipangkas tentu negara artinya belum paham.
“Pendidikan itu menjadi pondasi dari kenegaraan kita, yaitu menghasilkan manusia Indonesia yang berpikir dan tidak melarat,” ujarnya.
“Jadi kalau wilayah-wilayah keadilan, perlindungan HAM, Pendidikan itu dipangkas, itu artinya negara tidak paham bahwa tujuan bernegara kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari kemiskinan dan penindasan,” tambahnya.
Rocky mengatakan bahwa kini Presiden Prabowo harus melakukan evaluasi lagi untuk menata semuanya kembali.
“Ini masih ada dilema, memilih antara mana yang urgent dan mana yang kondisional. Mana yang harus dipastikan dan mana yang masih bisa ditunda dengan alasan-alasan yang rasional,” ujarnya.
“Jadi ini kelihatannya, Pak Prabowo harus mengevaluasi lagi, dan evaluasi itu harus menunjukkan mana yang primer artinya dipastikan oleh konstitusi, mana yang sekunder artinya kebutuhan yang memungkinkan Indonesia tumbuh sesuai dengan keinginan,” tambahnya.
Kontributor : Kanita
TERPOPULER
