REGIONAL:
Suara.com - Partai Buruh menyambut baik usulan Partai Gerindra tentang pembentukan koalisi permanen, meskipun mengingatkan bahwa ide ini perlu diuji oleh waktu.
Ketua Tim Pencapresan Partai Buruh, Said Salahudin, menjelaskan bahwa wacana koalisi permanen sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia.
Sebab, gagasan tersebut pernah muncul di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun tidak bertahan lama.
"Di masa SBY, koalisi permanen sempat diupayakan, tetapi gagal. Awalnya terlihat solid, namun menjelang pemilu, keretakan mulai muncul," ujar Said seperti dilansir Antara, Senin (17/2/2025).
Secara teori, ia mengemukakan bahwa koalisi permanen memiliki dasar kuat dari perspektif hukum tata negara. Lantaran, banyak negara demokrasi di dunia telah menerapkan model ini, yakni parlemen biasanya terbagi menjadi dua blok besar, pendukung pemerintah dan oposisi.
Said menambahkan, meskipun koalisi permanen gagal di era SBY, bukan berarti tidak mungkin berhasil di era Prabowo Subianto.
"Semuanya akan diuji oleh waktu," katanya.
Selain membahas koalisi permanen, Partai Buruh juga menyatakan bakal fokus dalam melakukan persiapan menghadapi Pemilu 2029 mendatang.
Said mengungkapkan bahwa partainya sedang merancang sistem rekrutmen dan seleksi calon presiden dan wakil presiden yang mengutamakan kehendak rakyat.
Proses ini akan melibatkan pihak eksternal yang kredibel dan independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
"Kami akan menggelar konferensi yang melibatkan tokoh-tokoh, akademisi, aktivis, dan kelompok pro-demokrasi untuk menyusun prosedur dan mekanisme penjaringan calon presiden," jelas Said.
Sistem itu dirancang agar bersifat partisipatif, terbuka, dan transparan, dengan fokus utama pada calon presiden. Sementara itu, calon wakil presiden akan ditentukan oleh Partai Buruh sendiri.
Lebih lanjut, ia mengemukakan tidak menutup kemungkinan bahwa sistem rekrutmen Partai Buruh bisa bersinergi dengan agenda koalisi permanen yang diusung Partai Gerindra.
Namun, hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat Pemilu 2029 masih empat tahun lagi.
"Pembicaraan serius tentang koalisi mungkin baru akan memanas menjelang pendaftaran partai peserta pemilu di 2027," ujarnya.
TERPOPULER
