Infografis
Suara.com - Ketua Umum ProJo, Budi Arie, berkeyakinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tidak terlibat dalam titip-menitip Revisi Undang-Undang KPK untuk melemahkan lembaga antirasuah itu. Hal itu disampaikan Budi menanggapi klaim dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melalui video yang diunggah Youtube Hasto Kristiyanto dengan judul "Pelemahan KPK Oleh Jokowi".
Menurut Menteri Koperasi tersebut, pernyataan Hasto seperti yang disampaikan di video terkait merupakan hoaks.
"Halah. Hoaks lah. Hoaks," kata Budi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Budi justru menegaskan sikap Jokowi yang konsisten dalam pemberantasan korupsi.
"Nggak mungkin (terlibat). Pak Jokowi ini presiden dan pemimpin yang sangat konsisten dalam memberantas korupsi. Jangan diputarbalikan, ya," kata Budi.
Sementara itu ditanya siapa yang menginisiasi RUU KPK, Budi meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Hasto.
"Ya tanya beliau dia yang ngomong kok. Itu kan tuduhan yang menurut saya secara fakta tidak benar. Ya," kata Budi.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, mengungkap cerita di balik lancarnya Revisi Undang-Undang KPK yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu.
Klaim Hasto
Hasto mengungkap revisi tersebut sengaja dilakukan Presiden Jokowi kala itu untuk melemahkan KPK agar tak mengusik anaknya dan menantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang akan maju menjadi Wali Kota di Pilkada 2020. Hal itu disampaikan Hasto seperti pada video yang diunggah di akun Youtube bernama Hasto Kristiyanto dengan judul "Pelemahan KPK Oleh Jokowi", Sabtu (22/2/2025).
Dalam video itu Hasto awalnya menceritakan dirinya sempat bertemu dengan eks Penyidik KPK Novel Baswedan di sebuah acara yang digelar di Universitas Indonesia (UI) pada 7 Mei 2024. Novel, kata dia, kala itu bertanya apakah PDIP menjadi inisiator Revisi UU KPK.
"Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya, saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi?," kata Hasto dikutip Suara.com dari video di akun tersebut.
Hasto pun kemudian menjawab tegas selama ini kalau ada hal buruk mengenai Presiden Jokowi selalu dilimpahkan ke PDIP, sementara kalau ada hal baik justru Jokowi menikmatinya sendirian tanpa memberikan keuntungan bagi partai.
![Presiden ke-7 RI Jokowi saat ditemui dikediaman pribadinya. [Suara.com/Ari Welianto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/14/66135-jokowi.jpg)
"Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPP di Perjuangan saya sampaikan kepada Mas Novel Baswedan adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah," ungkapnya.
Hasto lantas menceritakan bagaimana dirinya sempat bertemu Jokowi kala itu di Istana Merdeka. Pada saat itu Hasto melempar pertanyaan mengenai keseriusan Jokowi mencalonkan anak dan menantunya, Gibran dan Bobby menjadi wali kota.
