Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan tegas atas pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menyebut kasusnya bisa menjadi momentum bagi KPK untuk memeriksa keluarga Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap keluarga Jokowi hanya bisa dilakukan jika Hasto mengajukan laporan resmi beserta bukti yang lengkap.
“Kita tunggu saja. Kalau ada laporan resmi, nanti akan ada tim yang menindaklanjuti,” kata Asep saat berbicara kepada wartawan pada Rabu (26/2/2025).
Asep menjelaskan bahwa KPK memang bisa melakukan langkah proaktif atau 'jemput bola' untuk memeriksa suatu kasus. Namun, hal itu harus didukung dengan kesiapan bukti dari pelapor.
“Laporan tidak bisa hanya lisan. Harus ada dokumen pendukung, seperti dokumen proyek atau bukti lainnya. Jadi, kita tunggu laporan resminya,” tambahnya.
Pernyataan Asep ini menanggapi harapan Hasto Kristiyanto yang disampaikan usai dirinya ditahan oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).
Hasto resmi ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.
“Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” ujar Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Penahanan Hasto dilakukan setelah pemeriksaan selama lebih dari delapan jam. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa Hasto akan ditahan selama 20 hari ke depan, hingga 11 Maret 2025, untuk kepentingan penyidikan.
Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang juga melibatkan Harun Masiku.
Menurut KPK, Hasto bersama Harun diduga melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022, Wahyu Setiawan.
“Penyidik menemukan bukti keterlibatan Hasto sebagai Sekjen PDIP dalam kasus ini,” jelas Setyo Budiyanto pada Selasa (24/12/2024).
Selain kasus suap, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) terpisah
TERPOPULER
