Hezbollah Dukung Pemerintah Lebanon, Syaratkan Monopoli Senjata dan Netralitas

Suara.com - Blok parlemen Hezbollah pada hari Selasa memberikan dukungannya kepada pemerintah baru Lebanon, yang dalam pernyataan menteri menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya bersumpah untuk memonopoli negara atas persenjataan dan menjaga kenetralan negara.

"Kami memberikan kepercayaan kami kepada pemerintah," kata Mohammed Raad, kepala blok parlemen Hezbollah, yang menyatakan harapan bahwa pemerintahan baru akan "berhasil membuka pintu bagi penyelamatan nyata bagi negara," AFP melaporkan.

"Kami ingin bekerja sama semaksimal mungkin untuk menjaga kedaulatan nasional dan stabilitasnya serta mencapai reformasi dan memajukan negara," kata Raad dalam sesi parlemen dua hari yang dimulai pada hari Selasa dan akan berpuncak pada mosi tidak percaya kepada pemerintah baru.

Pernyataan menteri, garis besar rencana kerja pemerintah baru yang dibacakan oleh Perdana Menteri Nawaf Salam, bersumpah untuk memperluas "kedaulatan negara di seluruh wilayahnya secara eksklusif dengan kekuatannya sendiri".

Ia juga berkomitmen untuk mengerahkan tentara "di wilayah perbatasan Lebanon yang diakui secara internasional", dan menekankan perlunya bekerja untuk mengimplementasikan komitmen Presiden Lebanon Joseph Aoun tentang "tugas negara dalam memonopoli kepemilikan senjata" dan "memutuskan perang dan perdamaian".

Pernyataan menteri tersebut mencatat perlunya mengambil "semua langkah yang diperlukan untuk membebaskan semua wilayah Lebanon dari pendudukan Israel".

Israel telah mempertahankan pasukannya di lima titik "strategis" di sepanjang perbatasan bersama meskipun kesepakatan gencatan senjata mengharuskan pasukannya untuk mundur sepenuhnya.

Raad mengatakan tujuan perang terbaru adalah "untuk mengakhiri Hizbullah... dan mengakhiri kehadiran perlawanannya" terhadap Israel, seraya menambahkan, "Upaya itu gagal".

Pemerintah baru telah berjanji untuk membuat dana untuk membangun kembali wilayah yang rusak dan hancur dan berharap bantuan asing untuk upaya rekonstruksi, dengan negara yang terperosok dalam krisis ekonomi selama lima tahun.

Pernyataan menteri tersebut juga berjanji untuk mengadopsi "kebijakan luar negeri yang berupaya menjadikan Lebanon netral terhadap konflik poros" dan memastikan "Lebanon tidak digunakan sebagai platform untuk menyerang" negara-negara Arab dan negara-negara sahabat.