Suara.com - Rencana pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kadin Jawa Barat oleh pihak yang mengatasnamakan Caretaker Kadin Jabar pada Senin, 3 Maret 2025, di Bandung, menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak.
Sejumlah Kadin Kota dan Kabupaten serta Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Jabar dengan tegas menyatakan penolakan mereka terhadap acara tersebut.
Ketua Kadin Kabupaten Subang, Agus Prabanta, menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang teguh pada kepemimpinan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, serta Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi.
Menurutnya, informasi mengenai pelaksanaan Muprov ini telah menimbulkan keresahan di antara Kadin Kota/Kabupaten, yang seharusnya fokus pada program kerja mereka.
Agus juga menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang mengatasnamakan Caretaker Kadin Jabar hanya akan memperkeruh situasi dan merusak soliditas organisasi.
"Kami telah menetapkan Ketua Kadin Jawa Barat, yaitu Almer Faiq Rusydi, dalam Muprov VIII pada 15 Oktober 2024 di Bandung. Itu adalah keputusan bulat dari para Ketua Kadin daerah, dan bagi kami ini soal harga diri yang harus dipertahankan. Jika pihak tersebut tetap memaksakan Muprov versi mereka, maka kami tidak akan tinggal diam," ujarnya, Jumat (28/2/2025).
Di sisi lain, Ketua Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Jawa Barat, Ara Budidarma, juga menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Muprov tersebut.
Ia bahkan mendorong Ketua Umum Kadin Jabar untuk menempuh jalur hukum guna menggugat pihak-pihak yang dinilai memaksakan pelaksanaan Muprov.
"Kami yakin bahwa kepemimpinan Almer Faiq Rusydi sudah sesuai dengan AD/ART serta peraturan organisasi Kadin Indonesia. Oleh karena itu, langkah hukum perlu dilakukan untuk menjaga hak konstitusional seluruh pemegang saham Kadin Jabar, yaitu Kadin Kota/Kabupaten dan ALB," ujar Ara.
Menurutnya, jika Muprov ini tetap dipaksakan, situasi di Kadin Jawa Barat dikhawatirkan akan semakin memanas dan berpotensi menimbulkan kekacauan yang tidak diinginkan.
TERPOPULER
