Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan impian dari ekonom Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayahanda Presiden Prabowo Subianto.
“Terutama soal Danantara, itu adalah impian dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, jadi bukan hal baru,” kata Sara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Dia menjelaskan, Partai Gerindra konsisten dengan manifesto yang dikeluarkan sejak partai berlambang kepala burung Garuda itu didirikan pada tahun 2008. Setiap pemilu, kata Sara, Partai Gerindra mengeluarkan program-program yang selaras dengan manifesto tersebut.
Menurut dia, kebijakan yang diluncurkan Presiden Prabowo saat ini, termasuk Danantara dan Astacita, merupakan pengejawantahan dari nilai yang telah dipercayai partai sejak dahulu.
“Kalau misalkan dikupas itu semua, saya yakin akan terlihat, terutama misalnya soal Danantara sekarang dengan Astacita dan seterusnya, itu hanya different form (bentuk yang berbeda) dari apa yang diperjuangkan dari dulu,” ucap Sara.
Pernyataan senada sebelumnya juga dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.
Hashim mengatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo.
"(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami," kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2).
Hashim menjelaskan bahwa ide pendirian badan investasi tersebut telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam.
Baca Juga: Prabowo: Nasihat Kritis Ray Dalio Kunci Sukses BPI Danantara
Ketika itu, Hashim mengenang, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952–1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956) menilai perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi.
