Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI fraksi Golkar, Firman Soebagyo, meradang mengetahui adanya kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ramai-ramai dimasukkan dalam jajaran pengurus Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
FOLU Net Sink 2030 adalah organ bentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang didirikan untuk mengkondisikan pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim di tahun 2030.
Seharusnya, kata Firman, figur-figur yang mengisi pos jabatan dalam organisasi ini adalah orang yang berpengalaman dalam persoalan kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup. Bukan dengan menempatkan kader-kader partai yang tak jelas latar belakang serta kapasitasnya untuk mendukung jalannya roda organisasi.
“Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan, Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU,” kata Firman kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Selain itu, apa yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menurut Firman, merupakan langkah menyesatkan yang melemahkan posisi ASN.
Alih-alih menempatkan figur terbaik berdasarkan merit sistem kepegawaian, Raja Juli justru memilih orang-orang dari kelompoknya sendiri, yang notabene merupakan kader PSI.
“Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional. Sistem rekrutmen di pemerintahan seperti ini marak di masa 2 periode pemerintahan akhir-akhir ini dan sekarang masuk masa periode ke-3,” katanya.
![Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tiba di Istana Kepresidenan mendengarkan taklimat dari Prabowo Subianto, Selasa (4/3/2025). [ANTARA/Livia Kristianti]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/04/18357-menteri-kehutanan-menhut-raja-juli-antoni.jpg)
Untuk itu, Firman berharap Presiden Prabowo bisa memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Jangan sampai, kata dia kasus serupa menjadi preseden yang dianggap biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan dewasa ini.
“Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan naskah Keputusan Menteri (Kepmen) KLH dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar di media sosial, setidaknya ada 12 pengurus dan kader PSI yang dimasukkan dalam kepengurusan.
Pengurus FOLU nantinya akan menerima gaji yang luar biasa besar. Seperti di posisi Penanggung Jawab mendapat gaji Rp50 juta, Wakil Penanggung Jawab Rp40 juta, Dewan Penasihat Ahli Rp25 juta, Ketua Pelaksana Rp30 juta, Ketua Harian I dan II Rp30 juta, Sekretaris Rp30 juta, Ketua Bidang Rp30 juta, Anggota Rp20 juta, dan Staf Rp8 juta.
