REGIONAL:
Suara.com - Amerika Serikat telah sepenuhnya memulihkan pembagian intelijen dengan Ukraina setelah pembicaraan yang dimediasi oleh Arab Saudi, menurut seorang pejabat senior pemerintah Ukraina pada Selasa (12/3).
Selain itu, bantuan militer yang sebelumnya dihentikan juga telah kembali disalurkan, menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Washington terhadap Kyiv.
Kesepakatan ini dicapai setelah pertemuan antara pejabat tinggi kedua negara di Jeddah, Arab Saudi, yang bertujuan membahas langkah-langkah menuju perdamaian di tengah perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.
Dalam pernyataan bersama, kedua pihak sepakat bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai proses menuju perdamaian abadi.
Delegasi Ukraina menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Donald Trump, Kongres AS, dan rakyat Amerika Serikat atas upaya mereka dalam mendukung solusi damai bagi Ukraina.
Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Ukraina telah menyatakan kesiapannya untuk menerima usulan gencatan senjata sementara selama 30 hari yang dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun, keberlanjutan gencatan senjata tersebut bergantung pada penerimaan dan implementasi oleh Federasi Rusia.
Washington menegaskan bahwa keterlibatan Rusia sangat penting dalam mewujudkan perdamaian, dan pihaknya berkomitmen untuk membahas proposal perdamaian abadi yang menjamin keamanan jangka panjang bagi Ukraina. Selain itu, mitra-mitra Eropa juga diharapkan ikut serta dalam perundingan ini guna memastikan stabilitas kawasan.
Sebagai bagian dari upaya rekonstruksi ekonomi, kedua negara juga menyepakati perjanjian komprehensif untuk mengembangkan sumber daya mineral Ukraina. Perjanjian ini diharapkan dapat memperluas perekonomian Ukraina serta menjamin kemakmuran dan keamanan jangka panjang negara tersebut.
Sebelumnya, Zelenskyy sempat menolak proposal yang diajukan Trump terkait eksploitasi sumber daya mineral Ukraina oleh AS, namun kini ia menyatakan kesiapannya untuk menandatangani kesepakatan tersebut.
Sementara itu, di medan perang, Kyiv mengklaim telah meluncurkan serangan drone terbesar dalam sejarah, dengan ratusan drone menghantam Moskow dan wilayah lainnya pada Senin malam (11/3). Serangan ini diklaim bertujuan untuk mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin agar menyetujui gencatan senjata di udara dan laut.
Namun, serangan ini juga menyebabkan korban jiwa, dengan laporan tiga orang tewas akibat serangan drone tersebut. Militer Rusia menyatakan telah menembak jatuh 337 drone di berbagai lokasi di negaranya. Kremlin belum memberikan respons resmi terhadap tawaran gencatan senjata terbatas dari Ukraina.
Presiden Trump diketahui meningkatkan tekanan terhadap Ukraina untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak 2022.
Beberapa pekan sebelumnya, Washington sempat menangguhkan bantuan militer dan intelijen sebagai bentuk tekanan terhadap Kyiv agar lebih kooperatif dalam perundingan perdamaian. Kini, dengan adanya kesepakatan baru, bantuan tersebut kembali dipulihkan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang hadir dalam pertemuan di Jeddah, menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap mendukung Ukraina, tetapi menginginkan adanya konsesi dari kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian.
“Anda tidak akan mendapatkan gencatan senjata dan mengakhiri perang ini kecuali kedua belah pihak membuat kompromi,” ujarnya kepada wartawan.
Meskipun ada harapan baru untuk perundingan damai, belum ada kejelasan mengenai bagaimana Rusia akan menanggapi usulan ini.
Juru bicara Kremlin Dmitri Peskov menghindari memberikan komentar langsung terkait sikap Rusia terhadap gencatan senjata dan mengatakan bahwa posisi mereka akan ditentukan setelah mengetahui detail kesepakatan dari Ukraina dan AS.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, perundingan di Jeddah dianggap sebagai langkah awal menuju deeskalasi konflik. Namun, masih perlu dilihat apakah Rusia akan menerima tawaran gencatan senjata ini atau tetap mempertahankan posisinya di medan perang.
TERPOPULER
