Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Kamis (13/3/2025) lebih awal dari jadwal pemeriksaannya terkait kasus mega korupsi impor minyak di Pertamina.
Mantan Komisaris Utama Pertamina ini dikenal sebagai sosok vokal dan tak segan mengkritik kebijakan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kedatangannya ke Kejagung kali ini membawa sejumlah dokumen penting yang diduga dapat mengungkap lebih jauh kasus yang sedang diselidiki.
Sejak menduduki posisi strategis di Pertamina pada 2019, Ahok kerap melontarkan pernyataan kontroversial mulai dari dugaan inefisiensi anggaran hingga praktik korupsi yang menggerogoti perusahaan energi pelat merah itu.
Diketahui Ahok mengundurkan diri dari Komisaris Utama Pertamina pada 2 Februari 2024 karena mendukung dan berkampanye pada pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Berikut delapan pernyataan atau omongan kontroversial Ahok yang menarik perhatian publik mengenai BUMN Pertamina:
1. Ahok Pernah Pertanyakan Limit Kartu Kredit Direksi Pertamina, Usul Fasilitas Dihapus
Saat menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok menyoalkan mengenai transparansi penggunaan fasilitas kartu kredit oleh jajaran direksi sehingga meminta agar para direksi membuka dengan jelas limit dan tagihan kartu kredit yang mereka gunakan.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upayanya untuk menghapus fasilitas tersebut bagi dewan direksi dan komisaris Pertamina yang dinilainya tidak memiliki transparansi yang memadai.
Menurut Ahok, fasilitas kartu kredit ini berpotensi disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat.
Ahok menegaskan bahwa jika tidak ada kejelasan terkait penggunaannya, maka sebaiknya fasilitas tersebut dihapus demi akuntabilitas dan efisiensi keuangan perusahaan pelat merah itu.
2. Ahok Bongkar Fasilitas Mewah Direksi Pertamina dari Kartu Kredit
Ahok secara tegas meminta agar kebijakan pemberian kartu kredit dan gaji tambahan bagi direksi dihapuskan demi transparansi dan efisiensi keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
Ahok juga mengungkap bahwa penghapusan fasilitas ini dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang fantastis.
Ia menyebut seorang direktur Pertamina bisa menerima uang representatif atau gaji tambahan sebesar Rp 200 juta per bulan, sementara penggunaan kartu kredit direksi mencapai miliaran per tahun.
TERPOPULER
