Menhan Sjafrie ke Pendemo Tolak RUU TNI: Terima Kasih

Suara.com - Sejumlah elemen masyarakat menyatakan menolak terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI). Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi secara santai terhadap adanya penolakan tersebut. 

"Saya tadi menyampaikan di dalam sidang paripurna, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman (massa pendemo) yang ikut menolak," kata Sjafrie usai RUU TNI disahkan jadi UU di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

Namun, ia mengatakan, semua masyarakat yang menolak tetap keluarga bangsa Indonesia. 

"Tetapi jangan lupa, kita adalah keluarga bangsa Indonesia yang harus menjaga persatuan dan kesatuan menghadapi ancaman, baik itu secara konvensional maupun tidak konvensional," katanya. 

Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk bersatu ke depannya. 

"Karena itu kami mengajak semuanya untuk bersatu, bersama-sama," pungkasnya. 

Digeber Maraton

Menhan Sjafrie juga sebelumnya mengakui jika pembahasan Revisi Undang-Undang TNI di DPR bersama pemerintah dilakukan sangat maraton. Hingga akhirnya RUU TNI ini bisa disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini. 

Hal itu disampaikan Sjafrie saat menyanpaikan pandangan akhir pemerintah mewakili presiden usai RUU TNI disahkan menjadi UU. 

"Pada kesempatan ini, kita hadir di dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pendapat akhir Pemerintah atas rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," kata Sjafrie. 

"Pembahasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia antara Pemerintah dan Komisi I DPR RI berjalan dengan sangat maraton," sambungnya. 

Meski begitu, kata dia, pembahasan RUU TNI ini dilakukan melalui perdebatan yang konstruktif.

"Melalui pembahasan serta perdebatan yang konstruktif namun penuh dengan keakraban dan persaudaraan," katanya.  

Aksi Tolak RUU TNI

Sebelumnya, terdapat dua aksi massa di depan gerbang Gedung DPR/MPR, yakni aksi massa yang menolak RUU TNI dan massa pendukung RUU TNI. 

Adapun massa aksi penolak RUU TNI membentangkan poster berisikan sejumlah poin. Mulai dari penolakan terhadap RUU TNI, desakan agar TNI kembali ke barak, desakan pengusutan korupsi dan bisnis di ranah militer, serta penolakan terhadap kembalinya Dwifungsi ABRI. 

"Barisan Perempuan Menolak RUU TNI! TNI Kembali ke Barak!" tulis poster betulis tangan yang dibawa massa penolak RUU TNI. 

"Tolak RUU TNI. Usut Tuntas Korupsi dan Bisnis Militer. Tolak Kembalinya Dwifungsi ABRI," tulis poster tersebut.

Disahkan jadi UU

Meski menuai banyak protes dari publik, DPR tetap ngotot untuk mengesahkan RUU TNI menjadi UU. 

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna lewat pengambilan keputusan tingkat II  dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuannya untuk menjadikan RUU TNI sebagai Undang-Undang. 

Kemudian Puan bertanya kepada seluruh Anggota DPR RI yang hadir apakah RUU TNI bisa disahkan sebagai Undang-Undang. 

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan. 

"Setuju," jawab kompak anggota dewan yang hadir.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menanggapi masih banyaknya penolakan lewat aksi unjuk rasa terhadap Revisi UU TNI yang akan disahkan hari ini. Menurutnya, kalau masih ada yang belum terima itu merupakan dinamika. 

"Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah aja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. 

Ia mengungkapkan, jika DPR sudah semaksimal mungkin untuk mengakomodir aspirasi masyarakat terhadap RUU TNI. 

"Tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya, melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan beberapa atau sebagian besar elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan RUU TNI yang direvisi pada beberapa waktu lalu," katanya. 

Ia mengklaim jika pihaknya sudah melakukan dialog dengan NGO termasuk juga Koalisi Masyarakat Sipil dalam hal ini. 

"Kami sudah berbicara dgn kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok NGO termasuk koalisi masyarakat sipil kami undang berdialog dan memberikan masukan yg juga kami akomodir dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini," pungkasnya.