Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal menandatangani Revisi Undang-undang TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.
Hal tersebut dipastikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).
"Pasti dong," katanya singkat.
Namun mengenai waktu kepastian Presiden Prabowo meneken UU TNI, Supratman menegaskan hal itu bergantung kepada keputusan kepala negara.
"Nanti tergantung presiden," kata Supratman.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani meyakini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan segera menandatangani Revisi Undang-undang TNI yang baru disahkan menjadi undang-undang.
Hal itu dilakukan meski masih banyak kelompok yang terang-terangan menolak pengesahan RUU TNI tersebut.
"Saya kira iya (Prabowo akan teken RUU TNI menjadi UU)," kata Muzani ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Namun, ia mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti UU TNI diteken oleh Presiden Prabowo.
Baca Juga: Sempat Tak Ada Kabar Usai Aksi Tolak Revisi UU TNI, YLBHI Pastikan Lorra Vedder Aman
"Saya tidak tahu (kapan akan diteken)," katanya.
Sementara itu, soal masih adanya penolakan terhadap RUU TNI, Muzani menyebut aoa yang menjadi kekhawatiran sudah dijawab.
"Ya karena ada kekhawatiran, ada kekhawatiran militarisasi, dan kekhawatiran itu kan sudah dijawab dalam pengesahan undang-undang itu, bahwa apa yang dikhawatirkan adanya dominasi militer dalam kehidupan masyarakat sipil itu sudah cukup jelas, tidak terjadi," ujarnya.
Sebelumnya, DPR akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang TNI dijadikan Undang-Undang. Hal itu dilakukan meski sejumlah penolakan terjadi dari berbagai kalangan.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna lewat pengambilan keputusan tingkat II di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
![Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kiri) menyerahkan laporan kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/20/17087-sidang-paripurna-dpr-pengesahan-ruu-tni-utut-adianto-puan-maharani.jpg)
Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuannya untuk menjadikan RUU TNI sebagai Undang-Undang.
