"Problem-nya, jangan sampai reformasi Polri dikooptasi untuk kepentingan elit maupun oligarki, tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” kata Bambang lagi.
Dia juga menekankan pentingnya revisi UU Polri sebagai infrastruktur untuk mendukung reformasi yang lebih komprehensif. Revisi ini memerlukan dukungan dari Polri, termasuk pimpinan Polri.
“Masalahnya adalah 4 tahun kepemimpinan Jenderal Listyo, tak ada tanda-tanda yang signifikan bahwa Polri bergerak sesuai harapan reformasi. Jadi, bila Presiden (Prabowo Subianto) memiliki good will membenahi Polri, tak ada kata lain adalah melakukan evaluasi pimpinan Polri,” pungkas Bambang.
