Suara.com - Peran pihak swasta disebut-sebut sangat penting untuk program pembangunan di daerah. Apalagi, jika yang dilakukan adalah investasi dalam jumlah besar.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi. Menurutnya, peran swasta untuk pembangunan daerah juga akan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
Budi juga meminta masyarakat untuk tidak menghambat niat baik investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Serang, selama investasi tersebut sesuai aturan dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga.
“Selama kontribusi itu berdampak positif bagi perekonomian warga, mengapa harus ditolak? Kota Serang terbuka bagi investasi yang memberikan manfaat,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).
Ia pun menyebut salah satu proyek investasi jumlah besar seperti dilakukan oleh Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kecamatan Kasemen. Namun, ia menyatakan proses pengerjaan proyek harus sepenuhnya transparan.
“Selama pembelian tanah sesuai harga pasaran dan prosesnya transparan, tidak ada alasan untuk menghambat investasi ini. Kami mencari solusi untuk kemajuan kota,” ucapnya.
Lebih lanjut, Budi juga menepis anggapan bahwa ada pihak yang menolak rencana investasi tersebut.
“Sampai saat ini, tidak ada laporan penolakan atau konflik di lapangan. Yang terpenting adalah kajian yang matang untuk kepentingan masyarakat Kota Serang,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dikerjakan selama periode kepemimpinannya. Dari kebijakan itu, terdapat sejumlah PSN warisan Presiden ketujuh Joko Widodo alias Jokowi yang diganti.
Di antaranya seperti PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland di Banten, PSN Rempang Eco City di Kepulauan Riau, dan PSN Bendungan Bener di Jawa Tengah.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menyebut setiap PSN harus melalui perhitungan matang agar tidak berujung pada ketidakpastian.
“PSN dirancang untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika ditetapkan sebagai PSN, harapannya ada investasi besar, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi luas,” ujar Ahmad kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
Menurutnya, pemerintah harus memiliki alasan yang jelas dari penghentian PSN di tengah jalan. Sebab, penetapan PSN harus didukung studi kelayakan komprehensif, termasuk analisis biaya-manfaat serta dampak ekonomi dan sosial.
“Jika PSN yang sudah berjalan dihentikan, artinya ada kelemahan dalam perencanaan awal. Ini bisa merusak kepercayaan investor dan berisiko menimbulkan capital flight,” ucapnya.
Dampak dari penghentian PSN tidak hanya terbatas pada kepercayaan investor, tetapi juga bisa memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
TERPOPULER
