“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700-an,” ujarnya.
Sebelumnya pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi melengkapi dan memperluas akses pendidikan.
Terlebih kehadiran Sekolah Rakyat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari kelompok tidak mampu.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh menjelaskan kalau salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat ialah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” jelas Nuh kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).
Dengan pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, sehingga SR bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.
Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah. Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus melancarkan distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan, memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah.
Baca Juga: Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung