Suara.com - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, menyebutkan kalau pihaknya tidak dilibatkan dalam proses seleksi guru untuk Sekolah Rakyat. Umifah memahami kalau program tersebut dijalankan dengan mekanisme sendiri oleh Kementerian Sosial.
"Mengenai Sekolah Rakyat itu di Kementerian Sosial, mereka punya mekanisme dan prosedur sendiri," kata Unifah kepada Suara.com, dihubungi Rabu (26/3/2025).
Unifah juga mendengar kalau guru untuk Sekolah Rakyat justru diambil dari Guru Penggerak.
"Kalau seleksi saya dengar kan dari guru penggerak jadi tentu mengikuti proses seleksi yang ada di kementerian. Jadi kami gak ikutan tentang seleksi itu," terangnya.
Pemerintah menjadwalkan proses seleksi guru untuk Sekolah Rakyat akan langsung dimulai pada awal April 2025. Di waktu yang sama juga akan dilakukan penyaringan murid dari kelompok keluarga miskin ekstrem.
Ada syarat khusus bagi guru yang akan diseleksi untuk Sekolah Rakyat. Yakni, harus sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga akan tes kemampuan empati sosial.
Ketua Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh menyampaikan, kemampuan empati sosial itu penting dimiliki para guru di Sekolah Rakyat karena nantinya murid yang diajarkan berasal dari kelompok menengah bawah bahkan miskin ekstrem.
"Akan mita tes, kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus, tapi paling tidak, karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus, sehingga para gurunya itu pun juga harus punya empati sosial," kata Nuh saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Para guru juga harus menjadi tenaga pendidik yang transformatif. Artinya, mampu memotivasi dan menghantarkan para murid bisa punya kepercayaan diri yang baik.
"Karena mereka ini punya latar belakang yang sangat khusus. Oleh itu kita ingin merumuskan, yang akan mengajar guru-guru yang transformatif. Bisa memindahkan anak-anak dari posisi X nol ini menjadi X100," kata Nuh.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), saat ini ada sekitar 60 ribuan guru lulusan PPG yang bisa diberdayakan untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Penempatan kerja para itu guru nantinya akan disesuaikan dengan lokasi Sekolah Rakyat dengan domisilinya.
Proses seleksi puluhan ribu PPG itu akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen.
Pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk merekrut sendiri guru Sekolah Rakyat. Akan tetapi, Nuh menekankan, kalau kompetensinya harus sesuai dengan yang ditentukan tim formatur.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga telah menyebutkan kalau Sekolah Rakyat akan membutuhkan kurang lebih 700 tenaga pengajar. Kebutuhan itu untuk sekitar 40-an Sekolah Rakyat di berbagai daerah yang dipastikan bangunannya telah siap.
Gus Ipul juga menyampaikan kalau jumlah tersebut sudah menyesuaikan dengan kapasitas murid yang dapat diterima di masing-masing Sekolah Rakyat.
“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700-an,” ujarnya.
Sebelumnya pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi melengkapi dan memperluas akses pendidikan.
Terlebih kehadiran Sekolah Rakyat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari kelompok tidak mampu.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh menjelaskan kalau salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat ialah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” jelas Nuh kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).
Dengan pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, sehingga SR bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.
Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah. Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus melancarkan distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan, memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah.
TERPOPULER
