Manajemen Terlalu Gemuk, Presiden Prabowo Ingin Pangkas Jumlah Komisaris Himbara

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar struktur manajemen BUMN dalam hal ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar melakukan perampingan.

Kepala negara ingin jumlah komisaris bank-bank BUMN dipangkas. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya hanya mau memberikan komentar terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang. Itu memang arahan bapak presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi profesional," kata Airlangga, Rabu (26/3/2025).

Perampingan jumlah struktur manajemen tersebut berbuah positif dan diterima baik oleh pasar.

"Jadi market tadi melihat, baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik. Baik dari direksi dan komisarisnya diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa kepala negara meminta agar jajaran komisaris dijabat oleh orang-orang profesional seiring dengan adanya perampingan manajemen.

"Arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga kalau untuk BRI unsur kementerian teknis," kata Airlangga.

Meski demikian mengenai bagaimama komposisinya, Airlangga belum memastikan. Ia berujar hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan.

"Itu sesuai kebutuhan, tapi dibandingkan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas," kata Airlangga.

Prabowo Panggil Dirut Himbara

Presiden Prabowo memanggil empat direktur utama dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Istana Kepresidenan Jakarta. Selain mereka, Prabowo turut memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga.

Terpantau hadir di Istana, antara lain Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Dirut BTN (Bank Tabungan Negara) Nixon Napitupulu, Dirut Mandiri Darmawan Juanidi, dan Dirut Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar.

Hadir juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Sosial Gus Ipul, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Selain para menteri, mereka yang hadir, antara lain Gubernur BI Perry Warjiyo, Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Airlangga mengatakan agenda yang dibahas dalam rapat bersama dengan kepala negara adalah mengenai keuangan inklusif.

"Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif, rekening," kata Airlangga.

Nantinya usai dari rapat tersebut, Prabowo akan menggelar sidang kabinet paripurna.

"Nanti kan ada SKP," kata Airlangga.

Diketahui, hari ini Presiden Prabowo juga memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2026.

Sejumlah menteri yang hadir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Sedangkan, wakil menteri yang hadir di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara.

"Rapat. Nanti kita ketahui pada saat di dalam soal APBN 2026 membahas KEM PPKF," kata Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Sementara itu Wamenkeu Anggito Abimanyu menambahkan bahwa pembahasan KEM PPKF kali ini dalam rangka merespons siklus APBN 2026.

"Itu kan ada pokok-pokok kebijakan fiskal yang mau disampaikan DPR. Kita melaporkan ke Presiden," katanya.