CEK FAKTA: Pemerintah Akan Mengambil Uang Rakyat di Bank, Benarkah?

Denada S Putri | Suara.com

Minggu, 30 Maret 2025 | 19:49 WIB
CEK FAKTA: Pemerintah Akan Mengambil Uang Rakyat di Bank, Benarkah?
CEK FAKTA: Pemerintah Akan Mengambil Uang Rakyat di Bank, Benarkah?

Suara.com - Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Pusat. Dikabarkan, pemerintah akan merampok tabungan rakyat, lalu memberikan peringatan kepada masyarakat untuk menaruk uang agar hal buruk tersebut tidak terjadi.

Isu itu beredar di media sosial (Medsos) X. Akun X “TheEagle_BEN” pada Selasa (18/3/2025) membagikan kabar tersebut.

Pada Selasa (18/03/2025), akun X “TheEagle_BEN” mengunggah foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terdapat narasi diberikan pengunggah. Berikut narasinya: 

YG PUNYA TABUNGAN DI BANK, AMBIL SEMUA DUIT KALIAN SEBELUM TERLAMBAT. DI DEPAN ADA SESUATU YG LEBIH NGERI AKAN TERJADI. KARENA KETIKA TIDAK ADA LAGI YG BISA DI CURI. PEMERINTAH AKAN MERAMPOK RAKYATNYA SENDIRI.

Melansir dari Turnbackhoax.id, hingga Rabu (26/03/2025) kemarin, unggahan tersebut telah disukai oleh 23.000-an pengguna, menuai 1.000-an komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 4.000 kali.

Pemeriksaan Fakta

Disadur dari sumber yang sama di mana melansir artikel Cek Fakta tempo.co, dua pakar ekonomi diwawancarai untuk memverifikasi klaim tersebut.

Untuk diketahui, menarik uang secara massal di perbankan justru dapat mendorong krisis keuangan lebih besar. 

Dalam laporan sebelumnya, munculnya seruan agar masyarakat mengambil uang tabungan di bank, terjadi setelah Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Februari 2025. 

Danantara bekerja dengan mengumpulkan aset BUMN untuk mencari uang.

Aset tersebut akan digadaikan sebagai jaminan utang atau bahkan dijual.

Kepala Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyebut Danantara bertugas mengelola investasi negara di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan, mengambil uang tabungan di bank secara massal (bank runs atau rush money) merupakan perbuatan keliru.

Ajakan tersebut bisa berujung pada masalah yang lebih besar dan berdampak, seperti:

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

CEK FAKTA: Benarkah Keluarga Jokowi Terlibat Korupsi Pertamina?

CEK FAKTA: Benarkah Keluarga Jokowi Terlibat Korupsi Pertamina?

News | Minggu, 30 Maret 2025 | 18:00 WIB

CEK FAKTA: Benarkah Ketua BAZNAS Korupsi Dana Zakat Rp 11,7 Triliun?

CEK FAKTA: Benarkah Ketua BAZNAS Korupsi Dana Zakat Rp 11,7 Triliun?

News | Minggu, 30 Maret 2025 | 15:51 WIB

CEK FAKTA: Prabowo Susun RUU untuk Penjarakan Pejabat yang Hina Rakyat

CEK FAKTA: Prabowo Susun RUU untuk Penjarakan Pejabat yang Hina Rakyat

News | Minggu, 30 Maret 2025 | 14:51 WIB

Terkini

3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth

3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth

News | Selasa, 14 April 2026 | 06:42 WIB

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

News | Senin, 13 April 2026 | 23:00 WIB

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

News | Senin, 13 April 2026 | 22:48 WIB

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

News | Senin, 13 April 2026 | 22:30 WIB

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

News | Senin, 13 April 2026 | 22:11 WIB

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

News | Senin, 13 April 2026 | 22:05 WIB

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

News | Senin, 13 April 2026 | 21:30 WIB

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

News | Senin, 13 April 2026 | 21:06 WIB

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

News | Senin, 13 April 2026 | 20:54 WIB

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

News | Senin, 13 April 2026 | 20:47 WIB