Infografis
Sementara itu, dinamika politik dan ekonomi global kian memanas setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Rabu lalu yang menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen terhadap seluruh barang impor yang masuk ke Amerika Serikat.
Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 5 April dan menjadi pukulan telak bagi mitra dagang utama AS, terutama China.
Tak hanya itu, Trump juga mengumumkan bahwa tarif yang lebih tinggi dan bersifat resiprokal akan diterapkan mulai 9 April bagi negara dan wilayah yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS.
Kebijakan tarif ini dianggap sebagai langkah tegas dalam upaya meredam ketimpangan neraca perdagangan yang selama ini menjadi sorotan utama pemerintahan Trump.
Namun, keputusan tersebut tampaknya membawa konsekuensi serius terhadap kesepakatan bisnis lintas negara yang sensitif, termasuk rencana restrukturisasi operasional TikTok di Amerika Serikat.
Menurut laporan NBC News pada Jumat, pengumuman Trump mengenai tarif resiprokal itu secara langsung mengganggu proses finalisasi kesepakatan pemisahan divisi TikTok di AS—padahal sebelumnya, kesepakatan tersebut dilaporkan telah mendapat lampu hijau dari pemerintah China.
Langkah sepihak dari Washington memicu kekecewaan dari Beijing, yang kemudian menarik dukungannya dan menolak untuk menyetujui skema baru kepemilikan TikTok.
Keputusan ini memperlihatkan betapa rapuhnya kesepakatan internasional yang berada di bawah bayang-bayang perseteruan dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.
TikTok pun kembali terjebak dalam pusaran konflik geopolitik yang mempertaruhkan eksistensinya di pasar Amerika, sekaligus menyoroti risiko besar yang dihadapi perusahaan teknologi global saat beroperasi di tengah pertarungan strategi dan kepentingan negara.
Baca Juga: Masa Depan TikTok di AS: Dijual, Diblokir, atau Dimiliki Bersama?
