Selain pajak, proyek ini juga berdampak positif terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan ribuan lapangan kerja. Sejak dimulai pada 2021, lebih dari 205 ribu tenaga kerja terserap di berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga layanan pendukung lainnya.
Pengamat Politik dari Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago menilai pengembangan kawasan pesisir akan memberikan banyak manfaat. Bahkan, pendapatan negara juga akan bertambah signifikan jika hal itu dilakukan.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah ikut turun tangan dalam pengembangan seperti reklamasi kawasan pesisir. Misalnya, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek itu.
“Jika tujuan utama reklamasi adalah meningkatkan pendapatan negara, maka sebaiknya pemerintah ikut terlibat langsung, misalnya melalui BUMN, agar manfaatnya bisa lebih maksimal,” ujar Faisyal kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).
Salah satu pengembangan kawasan pesisir, kata Faisyal adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Pembangunan lahan hasil reklamasi ini dinilai bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi negara, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Di samping itu, kehadiran pemerintah dapat membantu mengawasi agar kesejahteraan warga di sekitar kawasan reklamasi tetap terjaga.
“Reklamasi dan pengembangan kawasan seperti PIK 2 berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi negara dan rakyat,” jelasnya.
“Proyek ini bisa menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai properti dan bisnis lokal,” tambahnya.
Faisyal juga menekankan pentingnya menjaga agar proyek reklamasi tidak berubah menjadi kawasan eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia menyoroti perlunya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Kemudian, para nelayan dan penduduk setempat harus tetap memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam perkembangan kawasan tersebut.
Dengan demikian, manfaat dari proyek reklamasi diharapkan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
“Pemerintah dan pengembang harus memastikan proyek ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai ada kelompok yang merasa dirugikan,” tambahnya memungkasi.
TERPOPULER
