Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengawali aktivitas masuk pertama usai libur lebaran dengan menggelar acara halal bihalal di Gedung Sate, Bandung, pada Selasa (8/4/25) lalu.
Dalam momen tersebut, pria yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini tak hanya bersalaman dengan para ASN Pemprov Jabar saja, melainkan juga menyampaikan poin-poin penting.
Di setiap instansi Kang Dedi Mulyadi menanyakan persoalan-persoalan yang masih terus berlanjut di daerah Jawa Barat.
Seperti contohnya saat menyidak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.
KDM menanyakan soal apa saja selama ini yang dilakukan DP3AKB, sehingga persoalan anak terlantar masih terus terjadi bak tidak bisa diselesaikan.
Di sela-sela menyidak DP3AKB, KDM dibuat salah fokus dengan pegawai DP3AKB yang berjenis kelamin laki-laki.
Menurutnya, pegawai laki-laki inilah yang seharusnya memiliki visi sebagai pemberdayaan dan perlindungan.
Bahkan, dalam momen ini KDM terang-terangan mengedepankan Perempuan.
Pihaknya menegaskan bahwa Perempuan itu harus dilindungi dan tidak untuk disakiti.
“Dinas Pemberdayaan Perempuan bukan hanya perempuan, laki-laki yang punya visi pemberdayaan, perlindungan,” ucap KDM.
“Mangkanya Perempuan jangan disakitin,” tandasnya.
Di akhir kalimatnya, KDM bahkan menegaskan bahwa bagi siapa saja pegawai Pemda Provinsi Jabar yang berani menyakiti seorang Perempuan maka akan diberhentikan.
Meskipun perkataannya itu belum bisa dipertanggung jawabkan sepenuhnya, namun nampaknya KDM mendapatkan dukungan 100% dari pegawai Perempuan yang hadir di Lokasi.
“Kalau ada pegawai Pemda Provinsi nyakitin Perempuan, berhentikan!,” seru KDM.
“Hidup Ibu-Ibu..,” sahut lainnya.
Soal anak Terlantar
Mulanya KDM menanyakan kepada seorang pegawai DP3AKB Jabar mengenai mengapa masih banyak ditemukan anak terlantar yang diperalat orangtuanya untuk meminta-minta di perempatan jalan wilayah Kota Bandung.
“Kenapa masih banyak anak-anak yang minta-minta (mengemis) di perempatan, tidak sekolah, diperalat oleh orangtuanya, kenapa dibiarkan?,” tanya KDM.
KDM menekankan pentingnya kerja langsung di lapangan.
Ia meminta DP3AKB untuk mencontohnya dalam mengambil Langkah solutif dengan langsung membantu orang tua dari anak-anak terlantar mendapatkan pekerjaan.
KDM merasa bahwa keberadaan DP3AKB Jabar sejauh ini belum menunjukkan dampak konkret.
Pasalnya masih banyak ditemukan anak-anak yang hidup di jalanan, meminta-minta, hingga menjadi korban eksploitasi di pusat Kota Bandung.
“Malu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tapi ada anak terlantar di kolong jembatan dibiarkan,” ucapnya.
Tanpa basa-basi, KDM menegaskan jika masalah anak terlantar tidak kunjung mendapatkan Solusi maupun diselesaikan, maka pihaknya akan menutup dinas terkait.
“Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya,” sebutnya.
“Kalau di Kota Bandung masih banyak anak-anak yang meminta-minta, masih banyak anak-anak yang diperalat orang tuanya untuk mencari uang, dinasnya kita tutup aja. Serius saya,” tambahnya.
Tugas (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat bertugas mengurusi urusan pemerintahan di bidang:
Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian penduduk, Keluarga berencana.
DP3AKB melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan:
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah
- Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan pemerintahan
- Melakukan pengarusutamaan gender
- Melaksanakan kebijakan data informasi gender dan kualitas keluarga
- Melakukan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan
- Melakukan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan, seperti Jabar Cekas (Berani Cegah Tindakan Kekerasan)
DP3AKB juga menyediakan layanan pengaduan atau laporan masyarakat.
Masyarakat dapat menghubungi DP3AKB melalui: Hotline di SAPA 129, Whatsapps 085222206777, Jabar Super App Sapawarga
Kontributor : Kanita
TERPOPULER
