Profil dan Sepak Terjang Amirul Wicaksono, Eks Direktur IT Bank DKI yang Dicopot Pramono Anung!

Suara.com - Eks Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, resmi dicopot dari jabatannya oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jajaran direksi Bank DKI pada Selasa (8/4/2025).

Pencopotan Amirul Wicaksono dilakukan karena dinilai lalai menjaga sistem informasi dan keamanan digital Bank DKI. Bahkan, insiden gangguan layanan digital yang terjadi sejak akhir Maret 2025.

Selain memberhentikan Amirul Wicaksono dari kursi Direktur IT Bank DKI, Pramono Anung juga akan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri lantaran ada dugaan unsur kelalaian yang melibatkan internal manajemen bank milik daerah tersebut.

Jejak Karier Amirul Wicaksono

Sebelum menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono memiliki rekam jejak panjang di dunia perbankan.

Amirul Wicaksono diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank DKI pada 28 Juni 2021, dan menjabat hingga diberhentikan Pramono Anung. Dalam catatan resmi, Amirul tidak merangkap jabatan di institusi lain selama bekerja di Bank DKI.

Amirul Wicaksono lahir di Magelang, 2 Juli 1968 dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1994.

Amirul melanjutkan program Magister Manajemen di kampus yang sama dan meraih gelar doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti pada 2020.

Kariernya di perbankan dimulai sejak 2004 bersama BNI sebagai AVP E-Banking. Ia kemudian menjadi Project Leader BNI Reformasi 1.0 pada 2010–2011, serta pernah menjabat sebagai pimpinan di dua kantor cabang BNI di Jakarta.

Kariernya berlanjut hingga ke posisi Wakil Pemimpin Divisi Elektronik Banking BNI dan Kepala Divisi Bisnis Digital BNI Syariah sebelum akhirnya bergabung dengan Bank DKI.

Selama menjabat, Amirul tercatat tidak memiliki keterkaitan dengan dewan komisaris, pemegang saham pengendali, maupun kepemilikan saham pada Bank DKI ataupun lembaga keuangan lain.

Namun, insiden gangguan sistem digital yang mengganggu akses layanan nasabah KJP membuat posisinya dipertanyakan.

Kasus ini turut menjadi perhatian publik lantaran berdampak pada pencairan dana bantuan pendidikan. Pemprov DKI Jakarta pun serius menindaklanjuti persoalan ini hingga ke ranah hukum.

Nama Amirul Wicaksono kini masuk dalam sorotan, menyusul penyelidikan internal dan kemungkinan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri.

Buntut Masalah Berulang Sistem Digital Bank DKI

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mencopot Amirul Wicaksono karena gangguan layanan yang sudah terjadi tiga kali secara beruntun. Menurut Pramono, insiden yang serupa terus terulang karena sistem IT Bank DKI tidak dijaga dengan baik.

“Ini bukan pertama kali. Sudah tiga kali dan kejadiannya hampir sama. Sistem IT Bank DKI tidak dijalankan dan dijaga sebagaimana mestinya,” ujar Pramono, dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

Sebagai pengganti, posisi Direktur IT kini dijabat oleh Direktur Umum, Agus Haryoto Widodo, dan sudah mulai aktif sejak 8 April 2025.

Pramono juga mengungkapkan bahwa dalam gangguan tersebut terjadi kebocoran dana, meskipun ia tidak menyebutkan jumlah kerugian.

“Terus terang ada kebocoran. Besaran nominalnya hanya diketahui oleh pihak direksi Bank DKI,” katanya.

Mengingat kejadian ini merupakan yang ketiga, Pramono menyatakan telah melaporkan peristiwa tersebut ke Bareskrim Polri. Ia juga telah meminta audit dari lembaga internasional independen untuk melakukan pelacakan digital dan pemeriksaan menyeluruh.

“Kami sudah minta audit dan pelacakan dilakukan oleh lembaga independen. Direksi Bank DKI nanti yang umumkan,” lanjut Pramono.

Ia meyakini Bareskrim akan segera mendapatkan gambaran jelas mengenai aliran dana. “Dengan sistem sekarang, semua jejak digital dana pasti bisa terlacak,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat tertutup bersama jajaran direksi pada 8 April 2025, Pramono resmi meminta pencopotan Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur IT Bank DKI, menyusul keluhan sejumlah nasabah yang tidak bisa melakukan transaksi online sejak malam takbiran Idul Fitri 1446 H atau 30 Maret 2025.

Gangguan layanan Bank DKI yang terus berulang menjadi sorotan serius, terutama karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan daerah.