REGIONAL:
Suara.com - Kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) anggaran 2021-2022 hingga kini masih terus dikembangkan.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa penyidik lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di sejumlah titik Kota Surabaya dalam rangka mengusut kasus tersebut.
"Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Senin (14/4/2025).
Namun, Tessa enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Kota Pahlawan tersebut, lantaran hingga kini belum rampung.
“Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” tambahnya.
Berdasarkan informasi dari sumber yang dihimpun, penggeledahan tersebut dilakukan di rumah mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti. Meski begitu, Tessa belum mengonfirmasi kabar yang beredar tersebut.
Sebelumnya, Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur 2019–2024 Anwar Sadad (AS) diperiksa penyidik KPK terkait perannya dalam pengurusan kasus dugaan korupsi dana pokmas serta aset yang dibeli dari uang hasil korupsi tersebut.
Tak hanya Anwar Sadad, materi serupa juga disampaikan penyidik dalam pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 Achmad Iskandar.
"Saksi 3 (Anwar) dan 4 (Achmad) didalami terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021–2022 dan kepemilikan aset mereka," kata Tessa.
Selain itu, tim penyidik juga sedang mendalami aset hasil korupsi milik Anwar Sadad berdasarkan pemeriksaan terhadap pihak swasta bernama Kris Susmantoro.
"Saksi 2 (Kris) didalami terkait kepemilikan aset tersangka AS (Anwar Sadad)," ucap Tessa.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa kasus suap dana hibah pokmas dari APBD Jatim memiliki nilai anggaran mencapai triliunan rupiah yang tentunya mengakibatkan negara berpotensi kerugian yang signifikan.
Potensi Kerugian Negara
Dia menyebut anggaran tersebut mencapai Rp1 Triliun hingga Rp2 triliun untuk sekitar 14 ribu pengajuan dana hibah oleh kelompok masyarakat ke DPRD Jatim.
Dana triliunan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok masyarakat. Masing-masih dari mereka menerima sekitar Rp200 juta untuk sejumlah proyek yang diduga fiktif.
Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa adanya praktik suap dalam pencairan dana hibah pokmas dengan koordinator kelompok masyarakat memberikan fee sebesar 20 persen kepada oknum anggota DPRD Jatim.
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (pokir) terkait alokasi dana hibah untuk pokmas dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa dari 21 tersangka, empat di antaranya diduga menjadi penerima suap sementara 17 orang lainnya diduga memberikan suap.
“Empat tersangka penerima. Tiga orang merupakan penyelenggara negara sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).
Dari 17 tersangka pemberi suap, 15 orang di antaranya berasal dari kalangan swasta sementara dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.
Sekadar informasi, kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak beberapa waktu silam.
TERPOPULER