Akhirnya! Menteri Diktisaintek Umumkan Tukin Dosen ASN Cair Juli 2025

Suara.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto memastikan tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN akan cair pada Juli 2025. Tukin tersebut hanya khusus dosen ASN yang ada di bawah naungan Kementerian Diktisaintek.

Pemberian tukin itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) no. 19/2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Diktisaintek yang diterbitkan 27 Maret 2025. Akan tetapi, pencariannya masih perlu menunggu penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Diktisaintek.

"Permen kita targetkan minggu ini, kemudian juknis. Itu kita harapkan bulan April ini sudah selesai. (Paling dekat itu akan dibayarkan bulan Juli setelah 1 semester) betul," kata Brian kepada wartawan di kantor Diktisaintek, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Brian menjelaskan, kalau tukin diberikan berdasarkan capaian kerja dosen ASN dalam satu semester atau enam bulan. Penilaian dipilih setiap satu semester karena dinilai bisa lebih objektif dan adil terhadap capaian kerja dosen.

"Dosen ini beda dengan pekerjaan lain. Tidak bisa dilihat snapshot 1 bulan. Jadi Tridharma yang kita lihat bukan bulanan. Karena bisa saja dia menerbitkan jurnal, penelitian, tidak bisa dilihat bulanan. Peraturan yg sedang disusun akan dilihat capaian satu semester," jelas Brian.

Tukin itu akan diberikan untuk 8.725 dosen ASN yang mengajar di PTN berstatus satuan kerja (satker). Selain itu, 16.540 dosen di PTN badan layanan umum (BLU) yang selama ini belum menerima remunerasi serta 5.801 dosen lainnya di Lembaga Layanan Dikti. Sehingga totalnya mencapai 31.066 dosen.

Puluhan ribu dosen yang selama ini belum menerima tukin itu diklaim bakal sama dengan dosen lain, sesuai kelas jabatannya. Jumlahnya pun sama-sama 14 bulan, termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

Rincian Besaran Tukin Dosen

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci besaran tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025.

Dalam Taklimat Media di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Selasa (15/4) yang dilansir Antara, Sri Mulyani menjelaskan besaran tukin diperoleh dari selisih nilai tukin pada kelas jabatan dengan nilai tunjangan profesi sesuai jenjang.

Sebagai contoh, bila seorang guru besar menerima tunjangan profesi sebesar Rp6,74 juta dan nilai tukin untuk jabatan setara eselon II pada Kemendiktisaintek Rp19,28 juta, maka nilai tukin yang diterima oleh guru besar tersebut sebesar Rp12,54 juta.

“Jadi, bukan memilih. Tukinnya juga tidak sama dengan tukin Kemendiktisaintek yang struktural, yang sudah ditetapkan berdasarkan kepentingan. Tapi, tukinnya adalah perbedaan antara yang sudah diterima dari tunjangan profesi dengan tukinnya,” kata Sri Mulyani.

Sementara, bila tunjangan profesi yang diterima oleh dosen lebih besar daripada nilai tukin, maka yang diberikan adalah tunjangan profesi, tanpa mengurangi dengan nilai tukin.

“Kalau tunjangan profesi lebih tinggi, sementara tukinnya lebih rendah, tidak berarti bahwa dosen yang bersangkutan tukinnya menjadi negatif. Kalau tunjangan profesi yang diterima lebih besar, maka nilainya tetap. Kalau tunjangan profesi lebih kecil, kami tambahkan,” jelas Menkeu.

Skema tukin itu diberikan kepada dosen aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari tiga kelompok, yakni satuan kerja (satker) perguruan tinggi negeri (PTN), satker PTN badan layanan umum (BLU) yang belum menerima remunerasi, serta lembaga layanan (LL) Dikti.

Total penerima yaitu sebanyak 31.066 dosen ASN, dengan rincian 8.725 dosen satker PTN, 16.540 dosen satker PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen LL Dikti.

Sedangkan bagi dosen di PTN berbadan hukum (PTN-BH) dan PTN BLU yang sudah menerima remunerasi tidak mendapatkan tambahan fasilitas tukin karena sudah menerima fasilitas penghasilan berupa remunerasi.

Menkeu pun memastikan fasilitas tukin diberlakukan per Januari 2025 meski Perpres 19/2025 baru diterbitkan pada April 2025.

Adapun nilai kebutuhan anggaran kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp2,66 triliun untuk 14 bulan, yang sudah mencakup gaji 12 bulan (Januari-Desember), tunjangan hari raya (THR), dan gaji ke-13. Anggaran ini termasuk dalam pos belanja pegawai Kemendiktisaintek.

“Nilainya Rp2,66 triliun yang akan kami bayarkan sesudah Mendiktisaintek mengeluarkan peraturan menteri (permen) untuk pelaksanaannya dan juga ada petunjuk teknis (teknis) terhadap kebijakan ini,” ujar Sri Mulyani.