Isu Ijazah Palsu Bikin Citra UGM Berantakan, Amien Rais: Rektor Sekarang Cuma Diperalat Jokowi

Suara.com - Citra Universitas Gadjah Mada (UGM) disebut telah berantakan oleh politikus senior Amien Rais akibat isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi). Menurut Amien Rais, citra UGM memburuk sejak dipimpin oleh rektor yang dipilih pada masa pemerintahan Jokowi.

Isu ijazah palsu Jokowi juga turut membuat para alumni UGM merasa malu dengan kampus tersebut.

"Para penggugat tentang kepalsuan ijazah Jokowi adalah alumni UGM yang ikut malu berat. Mengapa kampus UGM jadi berantakan citranya di bawah kepemimpinan rektor yang sekarang, yang sudah diperalat oleh bekas Presiden Jokowi?" ucap Amien Rais, dikutip dari pernyataannya di kanal YouTube pribadinya, Rabu (16/4/2025).

Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu juga mengkritik kalau UGM saat ini bukan lagi institusi pendidikan, melainkan seperti alat politik Jokowi.

Tudingan itu disampaikan Amien Rais karena UGM dinilai tak berani membuktikan ijazah S1 Jokowi ke publik jika memang asli.

Selain itu, Jokowi sendiri disebut tak bisa memberikan buktikan kalau dirinya benar. Amien Rais menyebutkan, para pembela Jokowj justru terus mengucapkan pernyataan yang tidak mendasar tanpa bukti.

"Mereka 'ternak' Jokowi itu umumnya kalah argumen, kalah metode analisa, dan kalah kausalitas ilmiahnya. Ketika Jokowi menyatakan bahwa yang mendalilkan harus dimembuktikan, pernyataan itu jadi bumerang," ucapnya.

Sebelumnya Amien Rais juga menilai posisi mantan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah terpojok dalam dugaan ijazah palsu di Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Secara objektif saya melihat Jokowi makin terpojok. Seseorang yang sudah berada di pojok lebih mudah untuk ditangkap dan diseret ke pengadilan," kata Amien Rais.

Dia memperingatkan Jokowi tak ada gunanya membentuk tim hukum untuk membantah dugaan tersebut.

"Tidak ada gunanya Jokowi membentuk tim ahli hukum untuk memukul balik upaya Dr Rismon (Rismon Hasiholan) dan puluhan tokoh lainnya untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran," kata Amien Rais.

Amien Rais mengingatkan bahwa sejak 3 tahun lalu dirinya sudah mengusulkan supaya Jokowi menunjukkan ijazah dari SD hingga SMA.

Menurutnya, Jokowi memang tidak memiliki ijazah ketiga jenjang pendidikan itu. Kalau pun ada, Amien Rais menyebut kalau dokumen itu palsu seperti ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini jadi polemik.

"Jokowi kini menghadapi dilema dan saya yakin memang tidak ada jalan keluarnya," ujar Amien Rais.

Mantan Ketua MPR periode 1999-2004 itu makin yakin kalau ijazah S1 Jokowi palsu ketika mendengar pernyataan dari mantan Rektor UGM yang juga pernah menjadi ketua Majelis Wali Amanat UGM, Sofyan Effendi.

Menurut Amien Rais, Sofyan Effendi sangat tahu segala hal tentang UGM.

Sehingga tak heran kalau Sofyan Effendi pun merasa heran dengan dokumen ijazah Jokowi yang dinilai ada banyak kejanggalan.

"Dia minta klarifikasi soal ijazah Jokowi banyak inkonsistensi yang belum terjawab. Ini saya quote kata beliau, berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul dan UGM belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur," tuturnya.

Menurut Amien Rais, kekuatan intelektual sekaligus kekuatan politik yang dimiliki oleh para penggugat kepalsuan ijazah Jokowi begitu lebih kuat dan dominan dibandingkan dengan kekuatan para pe dukung Preisden RI ke-7 itu.

Diketahui, polemik dugaan ijazah palsu Jokowi itu telah dibawa ke ranah hukum. Tim pengacara yang tergabung dalam TIPU UGM atau akronim dari Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo pada Senin (14/4/2025).

Dalam pernyataan yang diterima awak media, gugatan tersebut ditujukan kepada empat pihak, mulai Jokowi sebagai Tergugat I, KPU Kota Surakarta sebagai Tergugat II, SMA Negeri 6 Surakarta sebagai Tergugat III, dan Universitas Gadjah Mada sebagai Tergugat IV.

Pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq menunjuk kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Pengacara bernama TIPU UGM.

Dalam keterangan itu, dijelaskan jika gugatan ini dilandasi oleh keresahan mendalam terhadap kondisi penegakan hukum dan sistem demokrasi di Indonesia yang dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.