Pilihan tema ini tidak hanya mencerminkan ketajaman intelektualnya, tetapi juga menggambarkan komitmennya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.
Di tengah citranya sebagai pengacara papan atas yang kerap menangani kasus-kasus besar dan kontroversial, Hotma tetap menunjukkan sisi idealismenya lewat kontribusi akademis yang sangat strategis dalam ranah hukum publik.
Melalui disertasinya yang menggugah pemikiran, Hotma Sitompul menawarkan pendekatan segar dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
Ia mengusulkan agar terdakwa korupsi yang dijatuhi pidana pokok selama 4 tahun serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti (PUP) sebesar Rp100 miliar, dikenai pula pidana penjara pengganti selama 10 tahun jika PUP tidak dibayar.
Namun, dalam konsepnya, pidana penjara tersebut dapat dikurangi 1 tahun setiap kali terpidana membayar Rp10 miliar, sehingga memberi insentif kuat bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian negara secara bertahap.
Gagasan ini memantik diskusi kritis dalam ruang sidang akademik.
Salah satu penguji, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., mempertanyakan apakah pendekatan semacam ini tidak justru mengaburkan tujuan pemasyarakatan, karena seolah-olah nilai hukuman dapat ditukar dengan uang.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam praktik, tidak semua terdakwa korupsi menikmati hasil kejahatan secara langsung.
Namun, Hotma dengan tegas membela gagasannya.
Menurutnya, fokus utama dalam kasus korupsi seharusnya bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mengutamakan pengembalian kerugian negara.
“Yang menjadi masalah sekarang adalah menghukum orang itu atau mengembalikan kerugian negara? Kita harus mementingkan pada pengembalian,” tegasnya.
Argumen ini mencerminkan sudut pandang berani, yang berusaha menyeimbangkan antara aspek penghukuman dan pemulihan ekonomi negara, yakni sebuah ide yang layak diperhitungkan dalam reformasi hukum pidana korupsi Indonesia.
Dalam kesimpulan disertasinya, Hotma Sitompul menegaskan bahwa sebenarnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah menyediakan sejumlah pasal yang dapat dimaksimalkan oleh para penegak hukum untuk mengoptimalkan proses pengembalian kerugian negara.
Ia menyoroti secara khusus potensi yang terkandung dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 18 ayat (3), serta Pasal 38B ayat (2) dan (5).
Bagi Hotma, ketentuan-ketentuan ini bukan sekadar norma hukum yang kaku, tetapi bisa dijadikan alat strategis dalam menekan para pelaku korupsi agar tidak hanya dihukum, tetapi juga bertanggung jawab mengembalikan uang negara yang telah mereka jarah.
TERPOPULER
