Dengan harga yang menjadi lebih mahal, permintaan dari konsumen Amerika diperkirakan akan menurun drastis.
"Konsekuensinya, permintaan menurun, produksi dikurangi, dan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi untuk menekan biaya operasional. Langkah efisiensi yang paling mudah dan seringkali menjadi pilihan terakhir adalah melakukan PHK. Bahkan, dalam beberapa kasus yang lebih ekstrem, perusahaan bisa saja memilih untuk menutup operasionalnya secara keseluruhan karena tidak mampu lagi bersaing," papar Said Iqbal.
Menurutnya, situasi ini sangat mengkhawatirkan mengingat Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari dampak PHK yang terjadi sebelumnya akibat berbagai faktor global dan domestik.
Gelombang PHK Kedua
Gelombang PHK kedua ini akan semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
Menyikapi ancaman serius ini, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah-langkah strategis dan taktis untuk meminimalisir dampaknya. Ia mengidentifikasi beberapa langkah krusial yang perlu segera diimplementasikan.
Langkah pertama yang mendesak adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK.
Satgas ini diharapkan memiliki peran sentral dalam mengantisipasi terjadinya PHK, melakukan pendataan secara akurat, memastikan hak-hak buruh yang terkena PHK terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif kepada pemerintah.
Rekomendasi ini termasuk upaya untuk mendorong re-negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.
Baca Juga: Lagi, Perusahaan Telekomunikasi Ini PHK 2.000 Karyawannya
"Satgas PHK ini harus bergerak cepat dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan kementerian/lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk memitigasi dampak terburuk dari kebijakan tarif impor AS dan memastikan nasib para pekerja terlindungi," ujar Said Iqbal.
Langkah kedua yang dianggap krusial adalah upaya re-negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Said Iqbal menekankan bahwa pemerintah harus proaktif mencari solusi diplomatik untuk mengurangi dampak tarif impor terhadap produk-produk Indonesia.
Salah satu opsi yang diajukan yakni mempertimbangkan penggantian bahan baku produksi dengan produk dari AS, seperti kapas untuk industri tekstil.
Ia meyakini bahwa langkah ini dapat membuka peluang untuk mendapatkan pengurangan tarif dari pihak AS sebagai timbal balik.
"Pemerintah harus berani mengambil inisiatif untuk melakukan re-negosiasi. Memanfaatkan potensi bahan baku dari AS sebagai daya tawar bisa menjadi salah satu strategi yang efektif. Ini adalah langkah proaktif untuk melindungi kepentingan industri dan pekerja di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Said Iqbal juga memberikan peringatan keras terkait potensi Indonesia menjadi sasaran empuk perpindahan pasar dari negara-negara lain yang juga terdampak kebijakan tarif impor AS.
