Infografis
Suara.com - Hakim Tipikor Jakarta menanyakan berkas pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dari DPP PDIP kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan.
Wahyu Setiawan menjelaskan, bahwa sebagian dari surat tersebut tidak hanya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, tetapi juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal itu ditanyakan hakim kepada Wahyu yang menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Apakah surat yang diajukan PDIP kepada KPU untuk meminta pergantian calon terpilih selain ditandatangani oleh sekjen, ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri?" kata Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Wahyu membenarkan ada tanda tangan Megawati di sejumlah berkas. Namun, dia menyebut ada juga tanda tangan pejabat PDIP lain.
"Ada beberapa surat yang ditandatangani oleh ketua umum, sekjen, ada beberapa surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekjen tetapi dalam setiap surat ada unsur sekjen bertandatangan dan ada unsur ketua umum," ujar Wahyu.
Hakim meminta Wahyu menjelaskan kepentingan dalam surat yang diajukan PDIP tersebut. Menurut dia, PDIP menjadi pihak yang berurusan.
"Kepentingan PDI Perjuangan," kata Wahyu.
Menurut Wahyu, kepentingan partai dalam PAW lumrah. Sebab, partai politik menjadi peserta pemilu pada pemilihan calon anggota legislatif (pileg).
Baca Juga: Sidang Hasto, Djoko Tjandra Diduga Danai Harun Masiku? Hakim Cecar Saksi Kasus Suap PAW
"Yang Mulia, peserta pemilu legislatif adalah partai politik sehingga partai politik memang berhak untuk melakukan upaya upaya hukum sebagaimana dimaksud," tutur Wahyu.
